Bengkulu, eWarta.co -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu mencatat sebanyak 206 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak (KTPA) telah selesai dilakukan pendampingan periode Januari-Oktober 2022.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APP-KB) Provinsi Bengkulu, Foritha Ramadhani mengungkapkan pihaknya terus melakukan pendampingan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan.
"Sepanjang 2022, sudah sebanyak 206 kasus yang kami dampingi. Di antaranya selesai secara hukum," kata Foritha, dalam forum group diskusi (FGD) untuk Tindak Lanjut Penanganan Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (AMK) yang diadakan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPA) RI, Kamis (23/11/2022).
Dalam hal ini, pihaknya telah melakukan pendampingan khusus pada anak berhadapan dengan hukum seperti anak disabilitas, anak korban Kekerasan ekspolitasi dan korban perdagangan serta anak yang mendapat perlakuan salah lainnya.
Apalagi dengan jumlah tersebut, Foritha mengaku belum cukup optimal mengingat kasus KPA di Bengkulu sangat tinggi.
"Dari beberapa kasus, diketahui orang terdekatlah pelakunya. Sehingga ketika ingin melaporkan masalah KTPA ke lembaga berwenang, selalu mendapat intervensi. Di sinilah KTPA menjadi sangat sedikit terkuak," kata Foritha.
Untuk mengoptimalkan peran lembaga perlindungan perempuan dan anak yang rentan mengalami kekerasan fisik dan seksual, pihaknya pun mengharapkan satuan kerjanya di daerah turut membentuk satuan tugas penanganan KTPA yang nantinya dapat dibawahi unit pelaksana teknis dinas.
Selain itu, Pemerintah juga berencana membentuk nomor layanan aduan KTPA 129 yang dapat diakses bebas oleh masyarakat luas di daerah sehingga ketika melihat maupun mengalami indikasi KTPA dapat langsung melaporkan ke Satgas KTPA.
"Untuk peluncuran layanan SAPA 129 oleh Kementerian PPPA sudah berlangsung. Sementara di Bengkulu, layanan SAPA ini baru ada di lembaga swadaya masyarakat milik Amanah Raflesia. Kemungkinan tahun depan akan kami adakan juga di dinas," sampainya.
Adapun pada FGD ini, dihadiri Kepala Dinas DP3APP-KB daerah di 10 kabupaten/kota dengan pemateri dari Direksrimsus Polda, Himspi dan dari Kementerian PP PA RI. (MB)