SELUMA, eWarta.co – Eskalasi konflik agraria antara masyarakat dan perusahaan perkebunan di Kabupaten Seluma memicu langkah serius dari jajaran legislatif. Persoalan klasik mengenai lahan warga yang masuk dalam area Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan menjadi atensi utama Komisi I DPRD Kabupaten Seluma.
Demi mencari solusi permanen dan optimal, Ketua Komisi I DPRD Seluma, Hendri Satrio, didampingi Sekretaris Komisi I, Zetman, melakukan audiensi langsung ke Kantor Staf Presiden (KSP) Republik Indonesia di Jakarta pada Kamis (9/4) lalu.
Hendri Satrio menegaskan bahwa kunjungan ke lembaga kepresidenan ini merupakan langkah strategis untuk menyampaikan keresahan warga yang selama ini merasa suaranya tersumbat.
"Sebagai perwakilan rakyat, kami menyadari banyak aspirasi warga yang belum terdengar, terutama mengenai sengketa lahan dengan perusahaan besar. Kami hadir di sini untuk memastikan suara mereka sampai ke pusat," ujar Hendri pada Selasa (14/4).
Dalam audiensi tersebut, delegasi DPRD Seluma diterima langsung oleh Staf Khusus KSP, Cecep Sopandi, serta mendapat arahan teknis dari Tenaga Ahli Utama Deputi II KSP, Febriyantoro Martadikrama.
Pertemuan tersebut membuahkan hasil positif. Pihak KSP menyatakan kesiapannya untuk memfasilitasi dialog konstruktif antara pihak-pihak yang bersengketa.
Fasilitasi KSP: Siap mempertemukan masyarakat, pemerintah daerah, dan pihak perusahaan.
Rekomendasi: Segera menjadwalkan pertemuan lintas sektoral untuk mencari titik temu.
Komitmen: KSP akan memantau perkembangan penyelesaian sengketa di lapangan.
Hendri menambahkan bahwa polemik agraria di Seluma merupakan masalah yang kompleks. Selain persoalan HGU, Komisi I juga menyoroti masalah turunan lainnya, seperti:
Pengolahan Limbah: Dampak lingkungan yang dihasilkan operasional perusahaan.
Ketenagakerjaan: Isu pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak terhadap warga lokal.
Kewajiban Perusahaan: Realisasi kebun plasma dan penyaluran Corporate Social Responsibility (CSR) yang tepat sasaran.
Menutup pernyataannya, Hendri berharap ke depan tercipta harmoni antara investasi dan kesejahteraan rakyat. Meski menyadari perjuangan ini membutuhkan proses panjang, ia optimis kolaborasi semua pihak dapat mengakhiri konflik yang sudah menahun.
"Kita ingin investasi di Seluma berjalan lancar, namun masyarakat juga harus merasakan manfaat nyata dari keberadaan perusahaan tersebut. Keseimbangan inilah yang harus kita kawal bersama," pungkasnya. (Rns)