BENGKULU,eWARTA.co -- Pejabat Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berecana Nasional (BKKBN) Provinsi Bengkulu mengungkap butuh 1.856 kelompok pendamping keluarga (TPK) untuk mengintervensi penanganan stunting.
"Tim tersebut ditetapkan oleh kepala desa dengan unsur nakes, PKK desa, dan kader KB desa," kata Zainin, Senin (15/11/21).
Adapun tugasnya adalah mendeteksi dini faktor risiko stunting yang dapat ditindaklanjuti dengan intrevensi spesifik dan sensitif serta pendampingan dan surveilans seperti penyuluhan, fasilitasi pelayanan, dan pendampingan dalam penerimaan bantuan sosial.
"Sasaran kerja kelompok pendamping tersebut yaitu menyasar calon pengantin, ibu hamil, ibu pasca persalinan, dan anak 0-2 tahun," katanya.
TPK sebanyak itu tersebar di tiap-tiap kabupaten/kota dengan rincian Kabupaten Bengkulu Utara sebanyak 290 kelompok, Bengkulu Selatan 181 kelompok, Rejang Lebong 219 kelompok, Kota Bengkulu 204 kelompok, dan Kabupaten Mukomuko 168 kelompok.
Lalu di Kabupaten Lebong 110 kelompok, Kabupaten Kaur 196 kelompok, Kepahiang 133 kelompok, Kabupaten Seluma 215 kelompok, dan di Kabupaten Bengkulu Tengah mencapai 151 kelompok.
”Tagert sebanyak itu hingga pekan ke-tiga Oktober telah terealisasi mencapai 89,23 persen,” kata Zainin.
Ia menambahkan, penyelenggaraan percepatan penurunan stunting di tanah air telah dilakukan sejak 2018 dengan lokasi fokus sebanyak 100 kabupaten/kota, pada 2019 dengan lokus 160 kabupaten/kota.
Lalu pada 2020 dengan fokus di 260 kabupaten/kota, serta pada 2021 ditetapkan sebanyak 360 kabupaten/kota sebagai lokus penanganan stunting. (MC)