JEMBER, ewarta.co — Bupati Jember Dr. Muhammad Fawait, S.E., M.Sc. atau yang akrab disapa Gus Fawait memastikan bahwa sejumlah program prioritas daerah telah selaras dengan kebijakan pemerintah pusat. Hal tersebut dipaparkannya dalam Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah tentang Peran Pemerintah dalam Mendukung Program Strategis Nasional di Pendopo Wahyawibawagraha Jember, Kamis (15/10/2026).
Rakor tersebut dihadiri oleh Anggota Komisi II DPR RI, Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, serta sejumlah kepala dan wakil kepala daerah dari Pasuruan, Probolinggo, Situbondo, Banyuwangi, dan Bondowoso.
Di hadapan forum itu, Gus Fawait menegaskan bahwa sejak awal masa jabatannya, arah kebijakan pemerintah pusat selalu menjadi acuan utama dalam penyusunan program daerah.
"Di awal pemerintahan kami, program pemerintah pusat menjadi patokan. Bahkan, janji-janji politik kami yang tertuang dalam Perda RPJMD hampir mayoritas merupakan adaptasi dari program pemerintah pusat," kata Gus Fawait.
Ia menjelaskan, Kabupaten Jember saat ini memiliki jumlah penduduk miskin absolut tertinggi kedua di Jawa Timur setelah Kabupaten Malang. Kondisi tersebut mendorong Pemkab Jember untuk membenahi pelayanan dasar, terutama administrasi kependudukan (adminduk).
"Kami memperbaiki pelayanan adminduk. Kalau dulu setiap pagi di Jalan Jawa depan Dispendukcapil Jember selalu terjadi antrean panjang hanya untuk membuat KTP dan dokumen lainnya," ungkapnya.
Gus Fawait menyebutkan, meski sebelumnya sempat terjadi kelangkaan blangko KTP selama bertahun-tahun, kini berkat era kepemimpinan Presiden Prabowo serta dukungan DPR RI melalui Gus Khozin, pelayanan pembuatan KTP dapat dilakukan langsung di tingkat kecamatan dengan ketersediaan blangko yang aman.
"Kadang-kadang masyarakat menyalahkan pemerintah pusat karena tidak mendapatkan program bantuan sosial. Setelah diselidiki, ternyata akar masalahnya adalah mereka tidak punya KTP," ujarnya.
Di sektor kesehatan, Pemkab Jember mengambil langkah efisiensi dengan membatalkan pengadaan mobil dinas bupati dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Anggaran tersebut dialihkan untuk mendanai program prioritas seperti Universal Health Coverage (UHC) Prioritas.
"Warga yang ber-KTP Jember kini sudah bisa berobat secara gratis di seluruh rumah sakit di Indonesia," tegasnya.
Selain itu, Pemkab Jember mengoptimalkan peran tenaga kesehatan melalui program Mobil Homecare. Melalui program ini, tenaga medis berkunjung secara berkala ke rumah-rumah warga setiap bulan. Gus Fawait mengklaim inovasi ini sebagai yang pertama di Indonesia yang lahir dari Kabupaten Jember.
Pemkab Jember juga meluncurkan Mobil Cinta untuk mengantar pasien kurang mampu yang telah selesai dirawat di rumah sakit namun terkendala transportasi untuk pulang.
"Kami melihat warga tidak mampu setelah dirawat di rumah sakit sering kali pulang dengan membawa beban utang akibat harus menyewa kendaraan. Karena itu, kami mengantarkan mereka sampai ke rumah melalui Mobil Cinta tanpa dipungut biaya," terangnya.
Tidak berhenti di situ, pada tahun 2027 Pemkab Jember berencana menghadirkan Hotel Cinta—sebuah fasilitas singgah sementara bagi ibu hamil dengan risiko tinggi yang mendekati masa persalinan di rumah sakit. Program ini dihadirkan guna menekan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) yang masih menjadi tantangan di Jember.
Sebagai penguat komunikasi dengan masyarakat, Pemkab juga menggagas program Bunga Desaku (Bupati Ngantor di Desa dan Kelurahan). Program ini melibatkan berbagai elemen masyarakat, mulai dari ketua RT/RW, kader posyandu, kelompok pengajian, pelaku UMKM, pedagang kaki lima (PKL), hingga pedagang sayur keliling (mlijo).
"Di setiap kecamatan, sekitar 5.000 orang dikumpulkan untuk mendapatkan sosialisasi program pemerintah sekaligus menyampaikan aspirasi secara langsung," pungkasnya.
Sementara itu, Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, Dr. Cheka Virgowansyah, S.STP., M.E., menyampaikan bahwa pemerintah pusat kini rutin menggelar komunikasi dengan para kepala daerah setiap hari Rabu.
"Seluruh kepala daerah dapat memaparkan berbagai permasalahan yang dihadapi di daerah masing-masing. Dari pemaparan itu, pihak Kemendagri akan langsung meneruskannya ke kementerian terkait untuk ditindaklanjuti sebelum pertemuan pada minggu berikutnya," tutur Cheka.
Penulis: Hafit