BENGKULU, eWARTA.co -- Menjelang Hari Kemerdekaan ke-77 Republik Indonesia (RI), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bengkulu menggelar rapat paripurna dengan agenda mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo, Selasa (16/08/22).
Acara ini dipimpin Ketua DPRD Provinsi Ihsan Fajri dihadiri oleh Gubernur Provinsi Bengkulu Rohidin Mersyah dengan sejumlah instansi beserta jajaran kepolisian. Para anggota DPRD dan segenap tamu yang hadir mendengarkan pidato dari Presiden RI Joko Widodo secara hybrid. Rapat Paripurna Istimewa DPRD dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus 2022 di ruang Rapat Paripurna DPRD dan dimulai pukul 09.00 WIB bertepatan dengan akan dimulainya Sidang Bersama MPR RI, DPR RI dan DPD RI di Jakarta.
Setelah pembukaan rapat dilaksanakan, pimpinan rapat beserta gubernur dan wakil gubernur dan anggota Forkompinda menempatkan diri di tempat duduk yang telah disediakan di depan anggota DPRD, untuk menyimak pidato Presiden.
Dalam sambutannya, Ketua DPRD Ihsan Fajri menyebutkan rapat paripurna istimewa ini merupakan rangkaian kegiatan perayaan HUT ke-77 Republik Indonesia. Selanjutnya, dalam pidato Presiden Joko Widodo mengungkapkan Indonesia memiliki kekuatan yang luar biasa dalam membangun negara, yakni berhasil mengendalikan pandemi COVID-19, dengan sistem pengendalian terbesar kelima di dunia melalui pelaksanaan vaksinasi.
“Bangsa Indonesia telah menjadi bangsa yang tangguh dalam menghadapi COVID-19. Kalau kita mampu mengelola pandemi lebih baik, artinya kita juga mampu mengelola akidah besar dengan baik pula. Inilah kekuatan besar kita, untuk membangun Indonesia,” kata Jokowi.
Kemudian Presiden, menyebut Indonesia memiliki kekayaan yang melimpah, sehingga dengan adanya kekayaan tersebut dapat membantu perekonomian dan peningkatan devisa negara. Selain itu lanjut Jokowi, di tengah krisi global, Indonesia patut bersyukur karena dapat mengatasi krisi berat tersebut dengan berhasil mengendalikan inflasi sebesar 4,9 persen.
Kemudian Presiden Joko Widodo menegaskan terdapat lima agenda besar nasional yang tidak boleh berhenti meskipun dalam situasi krisis dan konflik geopolitik.
Agenda besar tersebut adalah hilirisasi dan industrialisasi sumber daya alam, optimalisasi sumber energi bersih dan ekonomi hijau, perlindungan hukum sosial politik, dan ekonomi untuk rakyat harus terus diperkuat. Kemudian agenda selanjutnya adalah dukungan untuk UMKM agar bisa segera naik kelas dan fokus pembangunan Ibu Kota Nusantara. (Bisri)