Dewan Panggil BKPP Kota Bengkulu

Dewan Panggil BKPP Kota Bengkulu

 

BENGKULU,eWARTA.co -- Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Bengkulu, Achrawi membantah dengan menjelaskan tidak adanya tindak indisipliner pegawainya terhadap penerimaan usulan kenaikan pangkat yang diusulkan masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Hal ini diungkap Achrawi dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bengkulu, Selasa (8/6/21).

Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Bengkulu, Achrawi

Indisipliner dimaksud adalah dugaan pungutan liar (Pungli) di BKPP Kota Bengkulu di mana Sumber terpercaya media ini menyebut bahwa oknum yang memiliki kewenangan tersebut meminta secara terang-terangan agar si pegawai yang mengusulkan kenaikan pangkat harus memberikan uang sekira Rp50 hingga Rp100 ribu sebagai administrasi dan pengurusan berkas yang bakal diinput ke Badan Kepegawaian Negara (BKN). 

"Setelah kami selidiki tidak ada satupun pegawai yang terbukti melakukan dugaan pungli tersebut," kata Achrawi.

Untuk itu, Ketua Komisi I DPRD Kota Bengkulu Teuku Zulkarnain meminta agar narasumber tersebut bisa langsung menyampaikannya kepada inspektorat. 

"Silahkan jika ada bukti ataupun data valid terkait dugaan pungli baik dari pihak BKPP ataupun koordinator di masing-masing OPD langsung dilaporkan ke Inspektorat selaku Aparat Pengawas Internal Pemerintah," kata Teuku. 

Dari hasil RPD sendiri didapati potensi terjadinya tindakan indisipliner adalah anggaran operasional pendataan usulan kenaikan pangkat yang terbatas yakni hanya Rp33 juta dalam sekali input. 

Ketua Komisi I DPRD Kota Bengkulu Teuku Zulkarnain

Apalagi sebanyak itu, kata Teuku diperuntukan mengurusi berkas usulan 300 pegawai aparatur sipil negara (ASN). 

Ia pun mendorong agar BKPP kedepan mengusulkan anggaran yang memadai untuk untuk menunjang kinerja mereka termasuk soal pengurusan kenaikan pangkat ASN ke pusat.

“Setelah hasil pertemuan tadi didapat, muara permasalahan ini adalah anggaran. Jadi para ASN yang ingin mengurus kenaikan pangkat ini ada yang mengeluarkan biaya sendiri karena harus segera mengurus kenaikan pangkat. Sudah dijelaskan oleh Kepala BKPP jika isu tersebut tidak benar,” kata Teuku. (Bisri)