TEGAL, eWarta.co – Enam Fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tegal menyampaikan Pandangan Umum atas Nota Keuangan RAPBD 2026 pada Rapat Paripurna DPRD Kota Tegal berlangsung di Ruang Paripurna, Senin (27/10/2025).
Rapat dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Tegal Tahun Anggaran 2026, dipimpin Ketua DPRD Kota Tegal, Kusnendro, didampingi Wakil Ketua DPRD Wasmad Edi Susilo dan Amiruddin.
Hadir dalam kesempatan itu Wali Kota Tegal H. Dedy Yon Supriyono, Wakil Wali Kota Tazkiyyatul Muthmainnah, perwakilan Forkopimda, serta unsur Tim Penggerak PKK Kota Tegal.
Pandangan umum dibuka oleh Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa yang dibacakan oleh Anshori Faqih. Berikutnya menyusul Fraksi Partai Gerindra oleh Mohammad Tarso Supriadin, Fraksi Amanat Persatuan oleh Tengku Rayhan Makarim, Fraksi PDI Perjuangan oleh Sutari, Fraksi Golkar oleh Moh. Muslim, dan Fraksi PKS oleh Zaenal Nurohman.
Fraksi PKB menyampaikan beberapa catatan penting setelah mempelajari penjabaran Nota Keuangan RAPBD 2026. Fraksi mencatat tren penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 1,29 persen atau sekitar Rp6,0 miliar dibandingkan tahun sebelumnya. Rincian yang disampaikan antara lain:
• Proyeksi pajak daerah 2026 meningkat 3,69 persen menjadi Rp192,35 miliar, naik sekitar Rp6,8 miliar dari realisasi 2025.
• Proyeksi retribusi daerah 2026 ditetapkan sebesar Rp238,55 miliar, turun tipis 0,34 persen atau sekitar Rp0,81 miliar dibanding proyeksi 2025.
• Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dipertahankan pada angka Rp23,57 miliar.
• Pos lain-lain PAD yang sah diproyeksi hanya Rp4,76 miliar, menurun drastis dibanding APBD Perubahan 2025 yang mencapai Rp16,80 miliar, atau turun 71,68 persen.
• Pendapatan transfer 2026 diproyeksikan Rp772,80 miliar, meningkat Rp24,71 miliar atau tumbuh 3,3 persen dibandingkan pendapatan transfer 2025.
Anshori Faqih menekankan perlunya penguatan PAD untuk mengurangi ketergantungan terhadap transfer pusat. Ia mendorong pemerintah kota menjajaki kerja sama dengan pihak ketiga dalam pemungutan retribusi sesuai arahan Permendagri sebagai langkah memperkuat basis pendapatan daerah.
Mengenai belanja daerah, Fraksi PKB mencatat kenaikan tipis total belanja 2026 sebesar Rp4,51 miliar atau 0,4 persen dibanding APBD Perubahan 2025. Namun komposisi belanja mengalami pergeseran, antara lain:
• Belanja operasi meningkat signifikan dari Rp1,117 triliun menjadi Rp1,181 triliun, naik sekitar Rp63,87 miliar atau 5,7 persen.
• Belanja modal mengalami penurunan tajam dari Rp115,81 miliar menjadi Rp56,95 miliar, turun Rp58,86 miliar atau 50,8 persen.
Fraksi PKB menilai tren tersebut menunjukkan pergeseran prioritas dari investasi infrastruktur ke belanja operasional rutin, sebagai bentuk penyesuaian terhadap keterbatasan fiskal.
Fraksi Gerindra yang diwakili Mohammad Tarso Supriadin memberikan sejumlah usulan prioritas yang perlu diperhatikan dalam penyusunan RAPBD 2026. Di antaranya:
• Penanganan rob yang semakin meluas di wilayah pesisir, terutama dari Muarareja hingga Panggung.
• Penataan fasilitas dan infrastruktur UMKM di Pujasera Jalan Melati, termasuk penyediaan toilet dan pengaturan parkir di kawasan selatan Stadion Yos Sudarso.
• Optimalisasi fungsi CMJT di samping Komplek Balai Kota agar tidak hanya berfungsi sebagai lahan parkir saat kegiatan tertentu, melainkan digunakan sesuai rencana fungsi awal.
Selain dua fraksi tersebut, fraksi-fraksi lain juga menyampaikan masukan terkait proyeksi pendapatan, prioritas belanja, efisiensi anggaran, serta upaya peningkatan pelayanan publik. Keseluruhan fraksi sepakat bahwa penyusunan RAPBD 2026 harus responsif terhadap kondisi fiskal yang menantang sekaligus mempertahankan fokus pada pelayanan dasar publik dan mitigasi risiko bencana.
Rapat paripurna ditutup dengan komitmen bersama untuk memfinalisasi pembahasan RAPBD secara cermat dan partisipatif sehingga anggaran yang disusun dapat menjawab kebutuhan masyarakat Kota Tegal tahun 2026.(Wah/hms)