BENGKULU, ewarta.co - Anggota DPRD Kota/Kabupaten lingkup Provinsi Bengkulu yang baru duduk diharapkan bisa memahami tugas pokok, fungsi dan kewenangan yang diemban.
Sebab, ketika berkomunikasi dengan eksekutif nantinya akan cepat menemui titik terang komunikasi yang produktif.
Selain itu, anggota dewan juga bisa memiliki pengetahuan bagaimana tahapan-tahapan dalam pengelolaan anggaran serta bagaimana pertanggungjawabannya.
Sehingga, diharapkan nantinya ketika legislatif menjalankan roda pemerintahan bersama dengan eksekutif bisa bersinergi dengan baik dan lebih mudah.
"Kita harapkan, ketika nanti mulai menjalankan roda pemerintahan bersama-sama dengan eksekutif, saya kira akan lebih mudah," Kata Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah, Selasa (1/10).
Untuk itu, BPSDM Provinsi Bengkulu melaksanakan orientasi anggota DPRD Kabupaten/Kota selingkup Provinsi Bengkulu, yang pada hari ini dilaksanakan untuk Anggota DPRD Kota Bengkulu dan Kabupaten Mukomuko.
Adapun pemateri dalam orientasi diambil dari bagian keuangan, sepwrti dai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) fan Dirjen Anggaran.
"Kemarin saya minta dengan BPSDM supaya narasumbernya itu lebih banyak melibatkan tentang pengelolaan keuangan, kemarin kita mintakan dari BPK, kemudian dari Dirjen Anggaran, agar dewan juga mempunyai pemahaman terkait tahapan-tahapan pengelolaan anggaran kemudian pertanggungjawabannya," tandasnya.
Sementara, anggota DPRD Kota Bengkulu dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Budi Hartono, mengatakan bahwa pihaknya akan segera memfollow up ke masyarakat apa yag didapatkan dalam orientasi ini.
"Insya Allah ke depan, untuk kebijakan di Kota kita akan memfollow up dulu orientasi di masyarakat, kemudian manfaatnya bagi masyarakat, kemudian kita sinergikan," Ungkapnya.
Senada dengan Ketua DPRD Kabupaten Mukomuko dari Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) Ali Saftaini, bahwa pihaknya akan sepenuhnya mendukung program pemerintah.
"Sinergitas Kabupaten dan Provinsi kan harus dijaga, kebijakan-kebijakan yang diambil Provinsi yang memang harus diturunkan dalam bentuk kebijakan lain di Kabupaten ya tentu akan siap," demikian Ali. (Nay)