BENGKULU, eWarta.co -- DPRD Provinsi Bengkulu menyarankan agar adanya pemecahan tugas dan fungsi dari Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Provinsi Bengkulu dalam mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD) Provinsi Bengkulu.
Anggota DPRD Provinsi Bengkulu, Usin Putra Sembiring, SH memaparkan, selama ini BPKD memiliki kinerja terlalu berat yang berwenang terkait pengelolaan keuangan dan aset daerah serta berwenang dalam peningkatan pendapatn daerah.
Untuk itu, pihaknya mendorong ada pemecahan antara pengelolaan keuangan dan aset daerah serta badan pendapatan daerah (Bapenda).
"BPKD itu terlalu berat bebannya yakni pengelolaan keuangan dan aset daerah, juga termasuk di pendapatan. Kita ingin mendorong sesegera mungkin pemisahan antara badan pengelola keuangan dan aset dan badan pendapatan daerah,'' kata Usin.
Ia menyebut, jika Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) telah terpisah sendiri dari BPKD nantinya OPD ini kan difokuskan untuk mengoptimalkan pendapatan daerah.