BENGKULU,eWARTA.co -- Seluruh fraks DPRD Bengkulu Utara menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019, ditingkatkan jadi perda. Namun, DPRD masih memberikan beberapa catatan untuk diperbaiki.
“Seluruh Fraksi DPRD Bengkulu Utara menyetujui Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2019 menjadi perda tahun anggaran 2020. Terkait dengan beberapa catatan-catatan Fraksi untuk pemerintah daerah diantaranya mengenai PAD, melalui SKPD yg membidangi agar serius untuk meningkatkan PAD kita,” tegas Ketua DPRD Bengkulu Utara, Sonti Bhakara, SH saat rapat paripurna dengan agenda penyampaian pendapat kata akhir fraksi, Selasa (28/7).
Disamping itu, pimpinan DPRD Bengkulu Utara ini juga menyampaikan apresiasinya mewakili seluruh anggota dewan yang lainnya atas prestasi yang ditorehkan Pemkab Bengkulu Utara dengan meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI.
"Terkait Opini WTP kita sampaikan Apresiasi yang tinggi untuk Bupati BU telah 3 tahun berturut-turut meraih WTP dan harapan kita di tahun-tahun kedepan dapat mempertahankannya," Ucapnya.
Wakil Bupati Bengkulu Uutara, Arie Septia Adinata, menyampaikan apresiasi kepada jajaran DPRD BU, kritik dan saran menjadi catatan penting untuk pemerintah daerah dalam membangun Bengkulu Utara.
Mengenai catatan-catatan yang diberikan oleh seluruh fraksi, beliau menyatakan bahwa pihak Pemkab Bengkulu Utara akan menindaklanjutinya segera demi kebaikan untuk membangun Kabupaten Bengkulu Utara.
“Pertama kita eksekutif menyampaikan apresiasi kepada jajaran DPRD BU yang telah menyampaikan kata akhir Fraksi, Alhamdulillah berdasarkan kesepakatan dan musyawarah, rapat koordinasi hari ini fraksi-fraksi DPRD BU telah menerima dan menuetujui Laporan Pertanggungjawaban tentang APBD Tahun 2019. Tentu kritik dan saran dari DPRD menjadi catatan penting untuk pemerintah daerah, muaranya adalah untuk kebaikan dan membangun kabupaten Bengkulu Utara,” sampainya. (Re/Adv)