Jakarta, eWarta.co – Bertempat di Grand Ballroom Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, Selasa (14/4/2026), Mubarok Institute menyelenggarakan Seminar Nasional sekaligus forum silaturahmi Halal bi Halal yang menjadi momentum krusial bagi diskursus pembangunan nasional. Mengangkat tema “Kebijakan Strategis Nasional Antara Kepentingan Negara, Perlindungan Hak Rakyat dan Tujuan Investasi”, acara ini dihadiri oleh jajaran intelektual, pejabat publik, hingga tokoh lintas agama yang berfokus pada pengawalan arah baru Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Chairman Mubarok Institute, Fadhil As. Mubarok, atau yang akrab disapa Gus Fadhil, dalam pidato kuncinya menekankan bahwa eksistensi Mubarok Institute bukan sekadar menjadi pengamat, melainkan mitra strategis yang siap menyumbangkan pemikiran substantif. Beliau menegaskan dukungannya terhadap visi Asta Cita agar tidak hanya berhenti pada retorika elit, tetapi terimplementasi hingga ke urat nadi masyarakat di daerah terpencil.
Investasi SDM, Makan Bergizi Gratis sebagai Pilar Kesehatan Nasional
Gus Fadhil memberikan apresiasi mendalam terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu mercusuar kebijakan Presiden Prabowo. Dalam pandangannya, kemajuan sebuah bangsa tidak hanya diukur dari infrastruktur fisik, tetapi dari kualitas kesehatan rakyatnya yang bersifat holistik—sehat lahir dan batin.
"Indonesia tidak akan pernah mencapai puncak kejayaan jika rakyatnya masih terbelenggu masalah kesehatan dasar. Program Makan Bergizi Gratis adalah investasi strategis untuk memastikan generasi mendatang memiliki ketahanan fisik dan kecerdasan intelektual yang mumpuni. Ini adalah fondasi utama bagi kemajuan Indonesia di masa depan," urai Gus Fadhil di hadapan para audiens.
Bedah Akar Masalah Korupsi dan Beban Politik
Namun, di balik optimisme tersebut, Gus Fadhil memberikan evaluasi kritis yang tajam mengenai praktik korupsi yang masih menjangkiti birokrasi dan sistem politik tanah air. Beliau membedah fenomena ini dari sudut pandang sosiologi politik, di mana korupsi seringkali menjadi "konsekuensi logis" dari sistem elektoral yang berbiaya sangat tinggi.
Gus Fadhil mengungkapkan keprihatinannya atas fenomena pejabat publik yang terjerat hutang atau ketergantungan pada "bandar" modal saat mencalonkan diri sebagai anggota DPR, Bupati, maupun Gubernur.
"Ketika biaya kampanye menuntut dana yang fantastis, muncul tuntutan untuk membayar hutang tersebut saat menjabat. Inilah yang merusak integritas pelayanan publik.
Oleh karena itu, hukum harus ditegakkan dengan keberanian absolut; harus tajam ke atas maupun ke bawah tanpa pandang bulu," tegas pria yang juga merupakan akademisi di FEB UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tersebut.
Beliau meyakini bahwa di bawah komando Presiden Prabowo, upaya pemberantasan korupsi akan memasuki babak baru yang lebih efektif dan berani demi menciptakan pemerintahan yang bersih (clean government).
Rumusan Rekomendasi "Triple Helix" ABG
Sebagai langkah konkret, Gus Fadhil mengumumkan bahwa Mubarok Institute sedang mematangkan naskah rekomendasi strategis yang akan diserahkan langsung kepada Presiden. Proses penyusunan ini menggunakan metodologi kolaborasi lintas sektor yang disebut konsep ABG (Akademisi, Bisnis, dan Government).
Rekomendasi ini dirancang untuk menjawab tantangan domestik sekaligus memperkuat posisi tawar Indonesia dalam dinamika geopolitik global. "Kami ingin menghadap Bapak Presiden untuk mempresentasikan visi misi bersama dalam membangun bangsa. Fokus kami adalah bagaimana Indonesia tetap berdaulat secara ekonomi dan politik di panggung dunia melalui diplomasi politik bebas aktif yang bermartabat," tambah Gus Fadhil.
Sinergi Tokoh Bangsa
Kegiatan ini semakin berbobot dengan kehadiran deretan tokoh nasional dari berbagai latar belakang, yang menunjukkan inklusivitas Mubarok Institute. Terlihat hadir di antaranya: Dr. Masyhudi (Inspektur Jenderal Kemendesa), yang memberikan perspektif mengenai pembangunan desa. Tri Mumpuni Wiyatno dan Prof. Dr. Marsudi Wahyu Kisworo (Dewan Pengarah BRIN), memperkuat sisi riset dan teknologi. Prof. Dr. Yudha Heryawan Asnawi (Peneliti IPB Bogor) dan Dr. Endin AJ. Soefihara (A'wan PBNU). KRMT. Drs. Leles Sudarminto (Ketua Paguyuban Orang Jawa Tengah di Jakarta) serta tokoh lintas agama seperti Pendeta Dr. Hance Bulu.
Menutup narasinya, Gus Fadhil mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tidak lelah memberikan kontribusi positif. Beliau berharap pemerintahan saat ini tetap konsisten menjalankan amanat rakyat yang tertuang dalam Asta Cita, guna mewujudkan Indonesia yang adil, makmur, dan berwibawa di mata internasional.(*)