Jakarta, eWarta.co – Bendahara Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai PRIMA, Achmad Herwandi, menilai dunia saat ini tengah menghadapi situasi yang penuh tantangan. Konflik Rusia–Ukraina yang belum mereda serta meningkatnya ketegangan di jalur energi strategis seperti Selat Hormuz menjadi indikasi bahwa tatanan global sedang mengalami perubahan signifikan.
Menurut Herwandi, negara-negara besar saat ini tengah memperkuat koalisi, menyusun strategi yang lebih solid, serta menjaga stabilitas domestik sebagai benteng utama menghadapi tekanan global.
“Ironisnya, di dalam negeri justru muncul narasi yang melemahkan, seolah Indonesia berada di ambang krisis ekonomi,” ujarnya.
Ia juga menyayangkan munculnya seruan politik ekstrem, seperti wacana pemakzulan presiden, yang dinilai berpotensi mengganggu stabilitas nasional.
“Kita harus jujur mengakui bahwa narasi seperti ini bukan hanya keliru, tetapi juga berbahaya. Hal tersebut dapat merusak kepercayaan masyarakat, mengganggu psikologi pasar, serta membuka ruang ketidakpastian yang tidak perlu,” tambahnya.
Herwandi menegaskan bahwa dalam sistem ekonomi modern, persepsi memiliki peran penting. Ketika kepercayaan publik terganggu, investasi dapat terhambat, konsumsi menurun, dan pertumbuhan ekonomi ikut melambat. Oleh karena itu, penyebaran narasi krisis tanpa dasar yang kuat dinilai sama dengan melemahkan fondasi bangsa.
Di sisi lain, ia menyoroti kondisi fiskal Indonesia yang dinilai masih kuat. Hingga 31 Maret 2026, pendapatan negara tercatat mencapai Rp574,9 triliun atau tumbuh 10,5 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Capaian tersebut mencerminkan ketahanan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global, termasuk dari sektor pajak penghasilan (PPh) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Selain itu, Herwandi juga menyinggung kebijakan pemerintah dalam menjaga stabilitas harga energi.
“Di tengah krisis energi global, harga BBM di Indonesia relatif stabil. Berbeda dengan beberapa negara seperti Singapura dan Amerika Serikat yang telah menaikkan harga BBM, Indonesia masih mampu menahannya,” jelasnya.
Ke depan, ia menilai kebijakan mandatori B50 yang akan mulai diberlakukan secara nasional pada 1 Juli 2026 merupakan langkah strategis. Kebijakan ini diyakini mampu mengurangi ketergantungan impor energi, memperkuat industri dalam negeri, serta meningkatkan nilai tambah ekonomi nasional.
“Ini adalah langkah berani dan strategis yang menunjukkan bahwa Indonesia tidak hanya bertahan di tengah krisis global, tetapi juga siap memimpin arah perubahan,” katanya.
Namun demikian, Herwandi menegaskan bahwa seluruh capaian tersebut hanya akan bermakna apabila didukung oleh persatuan nasional.
“Tidak ada negara yang mampu bertahan di tengah badai global jika terpecah belah. Ekonomi tidak akan tumbuh jika stabilitas politik rapuh. Sejarah membuktikan, bangsa besar adalah bangsa yang mampu bersatu dalam menghadapi tantangan,” tutupnya.