Kotamobagu, eWarta.co — Pemerintah Kota Kotamobagu resmi memulai serangkaian proyek infrastruktur jalan bernilai miliaran rupiah pada Tahun Anggaran 2026. Meski proyek dimulai, Dinas PUPR Kotamobagu� langsung memberi peringatan keras kepada para kontraktor agar tidak bekerja asal jadi.
Rapat Penandatanganan Kontrak Pekerjaan Jasa Konstruksi Bidang Bina Marga�, Kamis (26/03/2026) di aula Dinas PUPR, menjadi titik awal dimulainya sejumlah proyek fisik yang fokus pada perbaikan dan peningkatan kualitas jalan di berbagai titik.
Beberapa paket pekerjaan yang mulai berjalan antara lain:
Pemeliharaan rutin jalan di seluruh Kota Kotamobagu oleh CV. Dua Putra dengan nilai kontrak Rp1.098.536.000.
Pemeliharaan berkala Jalan Zakaria Imban Tahap 3 yang mencakup Kelurahan Molinow, Kelurahan Mongondow, hingga Desa Poyowa Kecil, juga dikerjakan CV. Dua Putra senilai Rp1.246.507.000.
Rekonstruksi atau peningkatan Jalan Ibolian di Kelurahan Gogagoman oleh CV. Berkat Anugerah Bersama dengan nilai kontrak Rp3.233.557.000.
Kepala Bidang Bina Marga, Haris Momintan�, mewakili Kepala Dinas PUPR Kotamobagu, Claudy N. Mokodongan, menekankan bahwa penandatanganan kontrak bukan sekadar formalitas, melainkan awal dari pekerjaan nyata yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.
“Penandatanganan ini menandai dimulainya serangkaian kegiatan fisik untuk meningkatkan kualitas infrastruktur jalan di Kotamobagu guna mendukung mobilitas warga dan aktivitas perekonomian. Peningkatan kualitas jalan merupakan prioritas pemerintah daerah untuk menjawab kebutuhan masyarakat akan infrastruktur yang mantap dan nyaman,” ujarnya.
Namun, Haris juga menegaskan potensi persoalan klasik proyek jalan, yakni kualitas pekerjaan yang kerap dipertanyakan.
“Kami menegaskan kepada penyedia jasa agar bekerja sesuai spesifikasi teknis, tepat waktu, dan mengutamakan kualitas, guna menghindari kerusakan dini pada masa pemeliharaan,” tegasnya.
PUPR juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas potensi gangguan selama proses pekerjaan, sekaligus membuka ruang pengawasan publik.
“Dinas PUPR meminta maaf kepada masyarakat pengguna jalan atas ketidaknyamanan yang mungkin timbul. Kami berharap masyarakat turut mengawasi jalannya proyek ini agar hasil pembangunannya optimal dan dapat dinikmati bersama,” tambah Haris.
Dengan dimulainya proyek-proyek ini, publik kini tidak hanya menunggu realisasi pekerjaan, tetapi juga menuntut hasil yang benar-benar berkualitas dan tahan lama.***