BENGKULU,eWARTA.co -- Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah menawarkan program Integrasi Perkebunan dan Peternakan, untuk mengatasi kurang stok daging di Indonesia. Ini disampaikan Gubernur saat menjadi keynote speaker pada Webinar Kebijakan Kedaulatan Pangan Antar Harapan dan Fakta, Sabtu (28/08/2021).
Rohidin mengatakan, impor daging secara statistik hampir 1 triliun per tahun. Sementara daerah hanya mampu menyediakan bibit sapi 20 sampai 30 ekor. Hal ini membuat pemerintah harus menerapkan kebijakan yang inovatif.
"Ada beberapa puluh juta bahkan sekarang kebun sawit yang ada di Indonesia diwajibkan untuk mengintegrasikan dengan peternakan sapi, saya kira akan menjadi solusi bahwa ketersediaan daging menjadi bisa teratasi, di samping itu siklus distribusinya harus diatur," jelas Gubernur Rohidin.
Selain program integrasi, Rohidin juga menyarankan impor daging tidak dilakukan melalui pintu pelabuhan. Sebab, selain tidak efisien, kontrol penyakit zoonosis akan sulit dan menambah biaya. Maka pembangunan karantina nasional di Pelabuhan Pulau Baai, dapat menjadi solusi permasalahan tersebut.
"Perlu dukungan dari pemerintah pusat, ketika semua terpusat dari satu pintu pelabuhan, di situ dilakukan proses karantina dan pemotongan untuk kebutuhan Indonesia, tentu akan lebih efisien. Kita juga punya posisi bargaining karena satu pintu melalui importir, distribusi lebih cepat, juga pengendalian penyakit lebih aman karena terintegrasi dengan pelabuhan, tentu ini harus menjadi kebijakan nasional," terang Gubernur Rohidin.
Kendati demikian, fokus utama kedaulatan pangan adalah tetap beras. Beras bukan saja menjadi bahan makanan pokok masyarakat Indonesia, tetapi beras dapat mengganggu ekonomi nasional. Ketika pasokan beras terganggu hal ini akan mempengaruhi daya tahan bangsa.
Dijelaskan Gubernur Bengkulu ke 10 ini, bahwa kebijakan nasional terkait dengan kebutuhan pokok beras ini harus komprehensif dan terpadu, bukan sekedar larangan alih fungsi lahan. Lahan pertanian semakin lama semakin menurun, salah satunya adalah karena kurang menguntungkan, untuk itu diperlukan intervensi dari pemerintah.
"Ini harus kebijakan nasional, pembangunan sarana irigasi, penyediaan pupuk dan bibit, yang tidak kalah penting keterjaminan harga, maka di sinilah perlu intervensi pemerintah, sehingga petani harus diuntungkan dengan dengan usaha tani dan harga bisa dijangkau oleh masyarakat," tegas Gubernur Rohidin.