BENGKULU, ewarta.co — Menjelang Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) ke-35 di Jombang, Jawa Timur, bursa kepemimpinan organisasi Islam terbesar di Indonesia tersebut mulai menghangat. Salah satu figur kuat yang muncul dalam bursa bakal calon Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) adalah KH. Abdul Ghaffar Rozin, atau yang akrab disapa Gus Rozin.
Di tengah dinamika tersebut, Gus Rozin menggelar silaturahim strategis bersama Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) dan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) se-Provinsi Bengkulu di Hotel ternama di kota Bengkulu, Minggu (2/8/2026) malam.
Pertemuan yang dihadiri langsung oleh jajaran ketua dan pengurus harian dari seluruh cabang di Bengkulu ini dimanfaatkan untuk menyatukan gagasan serta merumuskan langkah konkret menghadapi tantangan organisasi ke depan.
"Malam ini saya bersilaturahim dengan PWNU Bengkulu. Alhamdulillah, dihadiri oleh semua ketua dan pengurus harian PCNU se-Bengkulu beserta jajarannya. Ini luar biasa, semua ketuanya hadir secara pribadi (in person)," ujar Gus Rozin.
Menurutnya, momentum ini menjadi kesempatan yang sangat baik untuk menyampaikan gagasan serta alasan yang membulatkan tekadnya maju dalam bursa Ketua Umum PBNU mendatang. Ia menyampaikan setidaknya ada dua hal mendasar yang menjadi fokus perjuangannya.
"Yang pertama, tentu keprihatinan atas polarisasi dan perbedaan pendapat yang terjadi di tubuh Nahdlatul Ulama saat ini," ungkap Gus Rozin.
Sebagai solusi, ia menawarkan jalan berupa "poros tengah"—sebuah pendekatan yang merangkul semua pihak agar kelompok yang selama ini berbeda pendapat dapat kembali duduk bersama secara aktif.
Tiga Pilar Utama: Berdaulat, Bermartabat, dan Bermanfaat
Konsolidasi ini mengusung gagasan utama "Berdaulat, Bermartabat, dan Bermanfaat". Gus Rozin menjelaskan bahwa gagasan tersebut dijabarkan ke dalam tiga pilar fokus perjuangan organisasi:
"Berdaulat itu artinya NU harus berdaulat, bahkan terhadap dirinya sendiri," tegas Gus Rozin.
Menurutnya, NU perlu membangun kembali kedaulatannya dengan mengembalikan fungsi sebagai pilar civil society (masyarakat sipil). Sejak kelahirannya, NU konsisten memperkuat advokasi masyarakat sipil yang dilindungi oleh regulasi dan konstitusi.
Kendati demikian, Gus Rozin menyayangkan adanya kesan bahwa peran kritis tersebut mulai meredup dalam beberapa tahun terakhir.
"Kita ingin mengembalikan hakikat civil society tersebut, yaitu menjadi kekuatan sekaligus sahabat negara (sodiqul hukumah)," tambahnya.
Sahabat negara yang dimaksud adalah pihak yang berani memberikan koreksi dan saran konstruktif manakala negara mengeluarkan kebijakan yang kurang tepat atau kurang berpihak kepada masyarakat. Di samping itu, penguatan kemandirian internal NU di tingkat struktural maupun kultural juga menjadi prioritas.
Pada pilar kedua, Gus Rozin menekankan pentingnya mengembalikan martabat NU melalui penguatan ukhuwah nahdliyah.
"Kita ingin NU kembali bermartabat melalui ukhuwah nahdliyah, yaitu persaudaraan sesama warga NU," tuturnya.
Ia menjelaskan bahwa selain ukhuwah wathaniyah (kebangsaan) dan ukhuwah basyariyah (kemanusiaan), penguatan ukhuwah nahdliyah sangat penting agar persaudaraan antarwarga NU semakin solid dalam menghadapi tantangan di tingkat internal maupun nasional.
Pilar ketiga berkaitan erat dengan kontribusi nyata yang dirasakan langsung oleh jemaah.
"Kita ingin NU ini bermanfaat sampai ke level terbawah. Perguruan tingginya bermanfaat, rumah sakitnya bermanfaat, dan pesantrennya betul-betul bermanfaat melalui strategi-strategi terukur yang telah kita rancang," jelasnya.
Menilai kondisi di daerah, Gus Rozin menyebut Bengkulu sebagai salah satu contoh wilayah di luar Pulau Jawa yang menunjukkan perkembangan cukup pesat dan mandiri. Meskipun jumlah PCNU di Bengkulu relatif ramping—sekitar 10 cabang—koordinasinya berjalan sangat solid dan terorganisasi dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan masifnya pertumbuhan pesantren dalam beberapa tahun terakhir.
Meski demikian, ia mengingatkan adanya pekerjaan rumah besar terkait arah kebijakan pusat. Ke depan, kebijakan PBNU dinilai harus lebih banyak berpihak dan mengalir ke daerah, khususnya di luar Pulau Jawa.
"Kebijakan di level PBNU harus mengalir ke daerah, terutama di luar Jawa," tegasnya.
Ia menekankan bahwa kebijakan NU tidak boleh lagi berpusat hanya di Jakarta. Peluang-peluang strategis seperti pembangunan perguruan tinggi, rumah sakit, hingga sentra ekonomi harus didistribusikan secara merata ke berbagai cabang di luar Jawa demi mewujudkan pemerataan dan kemandirian organisasi secara nasional. (**)