JEMBER, eWarta.co -- Sesuai Jumlah penduduk, sekitar 2,6 juta, Kabupaten Jember membutuhkan sebanyak 400 unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Demikian ditegaskan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Indonesia, Dadan Hindayana, saat meresmikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) milik Bupati Jember Gus Fawait di Desa Wringin Agung, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember, Kamis (16/4/2026).
Diketahui, SPPG yang sudah operasional melayani Makan Bergizi gratis ( MBG) dari Siswa TK,SD, SMP/MTs, SMA/SMK/MA hingga Santri di Kabupaten Jember sebanyak 141 unit SPPG. Namun 58 diantaranya terpaksa disuspend pemerintah, karena belum memenuhi ketentuan MBG.
Menurut Bupati Jember Muhammad Fawait alias Gus Fawait program Makan Bergizi Gratis (MBG) mendapat respons positif dari masyarakat, meski di media sosial muncul narasi sebaliknya.
“Kalau kami turun langsung ke bawah, baik di SD, SMP, bahkan saat siaran langsung di media sosial, yang ditanyakan masyarakat adalah kapan mendapatkan MBG,” ucap Gus Fawait, dikutip ewarta.co, Kamis (16/4/2026).
Menurut dia, program inisiasi Presiden Prabowo Subianto itu tak hanya berdampak pada pemenuhan gizi anak, tetapi juga mendorong pergerakan ekonomi daerah.
"Jika berjalan optimal, perputaran dana APBN melalui MBG di Jember bisa mencapai hampir Rp 4 triliun per tahun, mendekati total APBD Jember sebesar Rp4,3 triliun," terangnya.
Tentu hal ini akan akan mendorong perputaran dan pertumbuhan ekonomi daerah, yang pada akhirnya berdampak pada pengentasan kemiskinan di Kabupaten Jember. Salah satunya juga berdampak pada ekonomi lokal, salah satunya petani jeruk di kawasan kecamatan Jombang.
"Dengan adanya MBG ini, petani jeruk kembali rajin memelihara jeruknya dengan baik, karena harga jeruk ikut terkerek naik," katanya.
Ia menilai kekhawatiran inflasi tidak perlu berlebihan selama masih terkendali dan di bawah laju pertumbuhan ekonomi. Pemkab Jember juga akan mendorong penggunaan produk lokal dalam operasional SPPG agar manfaat ekonomi makin dirasakan masyarakat.
“Kami akan mengawal program ini agar sukses dan berharap dapat membantu menurunkan angka kemiskinan di Jember, yang saat ini masih tertinggi kedua di Jawa Timur,” ujarnya.
Sementara itu, Dadan Hindayana menyebut Jember sebagai salah satu daerah percontohan pelaksanaan MBG.
Sesuai laporan Bupati Jember tadi, jumlah penduduk Jember, mencapai 2,6 juta jiwa lebih. 30 persen atau sekitar sepertiga dari total penduduk daerah adalah penerima manfaat.
"Berdasarkan pendataan yang mengacu data pendidikan, keagamaan, dan kependudukan, jumlah penerima manfaat di Jember mencapai sekitar 800.000 orang," katanya.
Jember ini menjadi contoh karena pendataan dilakukan sampai ke tingkat desa, RT, dan RW, sehingga lebih akurat,” kata Dadan.
Ia menambahkan, masih banyak calon penerima manfaat belum terdata, seperti santri, balita tanpa NIK, hingga anak dari pernikahan dini atau siri.
"Sesuai jumlah penerima manfaat Jember membutuhkan sekitar 400 unit SPPG untuk melayani jumlah tersebut. Setiap unit mengelola anggaran sekitar Rp1 miliar per bulan," terangnya.
Dia juga menjelaskan Sekitar 70 persen anggaran MBG yang dikucurkan, digunakan untuk bahan baku, 20 persen operasional termasuk menggaji relawan lokal, dan 10 persen untuk pengembalian investasi.
Menurut Dadan, program ini juga membuka lapangan kerja bagi masyarakat setempat, termasuk ibu rumah tangga yang sebelumnya tidak memiliki penghasilan.
Menurutnya, Secara nasional, saat ini telah terdaftar sekitar 26.800 SPPG yang seluruhnya dijalankan oleh mitra. (Adv)
Penulis Hafit
Foto; Kepala BGN dan Bupati Jember, Gus Fawait.