BLITAR,eWARTA.co -- Gerakan Pembaharuan Indonesia (GPI) menyampaikan aspirasi di depan Kantor DPRD Kabupaten Blitar, Senin (26/04/2021). Dalam orasinya Joko Prasetyo koordinator, mereka menanyakan kinerja dewan selama ini tidak harmonis hubungan kerjanya dengan pemerintah dengan kepemimpinan kepala daerah yang baru.
Joko mengatakan, kepada awak media hal ini terbukti waktu sidang paripurna DPRD Kabupaten Blitar untuk penandatanganan RPJMD sempat tertunda beberapa kali. Padahal masyarakat Kabupaten Blitar ingin secepatnya menikmati misi dan visi bupati yang baru.
Joko menjelaskan, tujuan kami hari ini datang ke Ketua DPRD Kabupaten Blitar akan menagih atau memberikan masukan kepada DPRD bahwasanya, DPRD tidak hanya bertugas sebagai panitia penganggaran, legislasi atau pembuat undang-undang tetapi juga melakukan fungsi kontrol.
''Fungsi kontrol ini yang sebenarnya akan kami tanyakan kepada dewan, gimana sebenarnya kinerja dewan kok tidak bisa sejalan dengan kinerja pemerintah aparatur khususnya teknokrat maupun birokrat di Kabupaten Blitar,'' katanya.
''Karena nampaknya di sini komunikasi antara pejabat baru kepala daerah yang baru dengan teknokrat birokrat dengan DPRD ini kayaknya kurang harmonis kalau tidak ada keharmonisan di antara lembaga ini maka masyarakat Kabupaten Blitar akan tertunda untuk menikmati hasil-hasil pembangunan dari pada kinerja pemerintah daerah sekarang,'' jelasnya.
Joko juga memuji Kapolres Blitar yang mencegah salah satu kelompok dan menjamin tidak akan datang kembali ke lokasi kegiatan ini.
“Tapi apabila ini tidak dilakukan atau tidak ditindak lanjuti oleh pemerintah daerah maka bisa juga konflik potensi konflik atau kerawanan konflik yang akan datang itu bisa terjadi kami sudah punya fakta punya data adanya pihak-pihak yang melakukan provokasi atas kegiatan-kegiatan yang kami lakukan," terang Joko. (Bas)