SELUMA – Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Seluma yang diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi desa dan sumber Pendapatan Asli Desa (PADes), kini kondisinya memprihatinkan. Alih-alih memberikan profit, puluhan BUMDes justru jalan di tempat alias stagnan.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Seluma, Nopetri Elmanto, S.Sos., M.Si, mengungkapkan bahwa dari 180 BUMDes yang ada, sebanyak 90 unit terpantau tidak mengalami pertumbuhan dan cenderung terhenti kegiatannya.
"Berdasarkan pantauan di lapangan, ada sekitar 90 BUMDes yang stagnan. Faktor utamanya adalah perencanaan unit usaha yang kurang matang serta kurangnya rasa memiliki dari para pengurus untuk memajukan usaha tersebut," ujar Nopetri, Selasa (12/5/2026).
Menurut Nopetri, banyak BUMDes yang gagal karena produk atau jasa yang direncanakan sejak awal tidak melalui kajian yang mendalam. Selain itu, banyak pengurus yang terlalu terpaku pada target pendapatan tinggi di awal tanpa memikirkan keberlanjutan usaha.
"Rata-rata produk yang direncanakan tahun sebelumnya itu gagal. Saat ini kami sedang melakukan pemetaan lebih mendalam, mudah-mudahan dalam satu semester ini petanya sudah terlihat jelas," imbuhnya.
Dinas PMD terus memberikan pembinaan agar pengurus BUMDes lebih realistis dalam mengelola usaha. Nopetri menekankan agar pengurus fokus pada proses pembangunan usaha yang sehat terlebih dahulu.
"Pembinaan terus berjalan. Saya ingatkan, tidak usah mengejar target yang muluk-muluk dulu, yang terpenting usahanya jalan dan produktif. Jangan memiliki angan-angan yang tidak realistis tanpa pondasi usaha yang kuat," tegasnya.
Kondisi stagnasi ini berdampak langsung pada nihilnya kontribusi BUMDes terhadap PADes. Selain merugi secara finansial, desa juga kehilangan potensi pemberdayaan masyarakat karena tidak adanya kegiatan usaha.
Namun, Dinas PMD mengakui masih kesulitan menganalisis jumlah pasti kerugian dan kondisi riil tiap unit karena banyak pengurus yang belum melaksanakan Rapat Anggaran Tahunan (RAT).
"Kami masih menunggu dokumen pelaporan dari desa. Surat sudah kami layangkan agar segera melaksanakan RAT. Dari dokumen tersebut baru bisa kami bedah, mana yang benar-benar gagal dan mana yang masih bisa diselamatkan (jalan), sehingga langkah pemetaan kami lebih akurat," pungkas Nopetri. (Rns)