SELUMA, eWarta.co – Ketua DPRD Provinsi Bengkulu, Drs. H. Sumardi, S.E., M.M., melakukan peninjauan lapangan ke Bendungan Seluma dan Bendung Air Alas di Kabupaten Seluma pada Selasa (28/4). Kunjungan ini merupakan langkah strategis untuk memastikan infrastruktur pengairan berfungsi maksimal guna mendukung swasembada pangan nasional.
Dalam peninjauan yang didampingi oleh tim Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera VII tersebut, Sumardi menyoroti adanya kesenjangan besar antara potensi kapasitas bendungan dengan luas lahan yang saat ini terairi.
Berdasarkan hasil pengecekan di lapangan, Sumardi mengungkapkan bahwa infrastruktur pengairan di Seluma sebenarnya memiliki kapasitas yang jauh lebih besar dari pemanfaatannya saat ini:
* Bendungan Seluma: Memiliki kapasitas mengairi 5.000 hingga 7.000 hektare, namun saat ini baru menyentuh angka 1.700 hektare.
* Bendung Air Alas: Memiliki potensi 3.000 hektare, tetapi baru sekitar 1.200 hektare yang berfungsi optimal. Sisanya masih bergantung pada tadah hujan atau berupa lahan rawa.
"Artinya masih ada potensi peningkatan fungsi hingga 60 persen. Ini yang harus kita kejar untuk mendukung visi Presiden Prabowo Subianto terkait kemandirian pangan dan energi," tegas Sumardi.
Sumardi menjelaskan bahwa hambatan utama selama ini adalah masalah kewenangan. BWS umumnya hanya bertanggung jawab pada saluran primer dan sekunder, sementara saluran tersier yang langsung menuju sawah merupakan ranah Pemerintah Daerah atau Kementerian Pertanian. Akibatnya, banyak infrastruktur utama yang "mangkrak" fungsinya karena tidak tersambung ke lahan petani.
Namun, ia membawa angin segar dengan adanya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2025.
"Melalui Inpres ini, hambatan birokrasi dipangkas. Jika Kepala Daerah atau Kementan mengajukan usulan, BWS kini memiliki kewenangan untuk membangun hingga saluran tersier. Jadi air tidak hanya sampai di pintu sekunder, tapi langsung mengalir ke sawah warga," jelasnya.
Selain masalah teknis irigasi, Sumardi juga menyoroti fenomena alih fungsi lahan sawah menjadi perkebunan kelapa sawit di Seluma. Hal ini dipicu oleh dua faktor utama: keterbatasan akses air dan pertimbangan ekonomi jangka pendek.
"Kita perlu edukasi bersama. Banyak yang beralih ke sawit karena sawahnya kering. Jika airnya lancar dan produksinya bagus, petani pasti akan kembali menanam padi. Ini yang harus kita benahi dari hulunya," tambahnya.
Menutup kunjungannya, Ketua DPRD Provinsi Bengkulu ini mendesak Pemerintah Kabupaten/Kota di seluruh Provinsi Bengkulu—khususnya wilayah lumbung pangan seperti Seluma, Bengkulu Utara, dan Lebong—untuk bergerak cepat.
Ia mendorong Pemerintah Daerah segera menyusun proposal dan berkonsultasi dengan BWS Sumatera VII agar peluang pendanaan dari Inpres tersebut tidak terbuang percuma.
"Jika semua pihak berkomitmen dan sinergi ini berjalan, peningkatan produksi padi di Bengkulu bukan lagi sekadar impian, tapi realitas yang bisa kita capai bersama," pungkas Sumardi. (red)