BENGKULU,eWARTA.co -- Rapat Kerja Daerah (Rakerda) ke I Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Persatuan Perangkat Pemerintah Daerah Seluruh Indonesia (PAPDESI) Bengkulu yang digelar di Aula Splash Hotel Bengkulu pada 14-16 Januari 2022, suskes digelar.
Rakerda PAPDESI diikuti oleh Sembilan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) di Bengkulu dan dibuka langsung oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Hj Wargiyati yang juga menjabat sebagai kepala desa aktif di Provinsi Jawa Tengah.
Pemerintah Provinsi Bengkulu melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Bengkulu juga hadir untuk memberikan kuliah umum atau materi terkait kebijakan Alokasi Dana Desa sekaligus membedah Perpres 104 Tahun 2021 yang sarat kontroversi akhir-akhir ini
Ketua Panitia Purna Ardiansyah menjelaskan, Rakerda I akan merumuskan agenda program kerja yang benar-benar menjadikan pemerintah desa sebagai fokus utama yang harus diperjuangkan haknya.
“Keberadaan desa dan perangkat pemerintahan desa di Provinsi Bengkulu harus benar-benar memiliki posisi earning yang kuat di hadapan pemerintah daerah dan provinsi. Sehingga adanya Rakerda ini dapat merumuskan program kerja kedepan,” kata Ardi, Minggu, (16/1/22).
Ketua Umum PAPDESI Wargiyati menambahkan pentingnya membangun sinergi yang baik dan hubungan yang produktif dengan seluruh elemen pemerintahan di semua tingkatan.
Menurutnya PAPDESI benar-benar dapat digunakan sebagai pemecahan masalah bagi kepala desa dan perangkat pemerintah desa ketika mereka terkena aturan atau sesuatu yang tidak dapat diselesaikan atau diselesaikan oleh perangkat pemerintah desa.
“Kita punya misi membantu mensukseskan program gubernur dan bupati di masing-masing daerah,” ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, Ketua DPD PAPDESI Provinsi Bengkulu Sutan Mukhlis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu mensukseskan kegiatan Rakerda ini dari awal hingga akhir.
“Kami harap terjalin hubungan yang baik antara Kepala Desa, Perangkat Desa dengan Pemprov dan Pemkab Se Provinsi Bengkulu. Komitmen kami adalah membela dan mengadvokasi Pemerintah Desa," kata Sutan. (Bisri)