BLITAR,eWARTA.co -- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Blitar menggelar rapat Paripurna dengan agenda Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPJ) Wali Kota Blitar tahun anggaran 2021 di ruang Graha DPRD Kota Blitar, Jumat (18/03/2022).
Rapat paripurna DPRD tersebut dipimpin Ketua Syahrul Alim serta dihadiri sejumlah anggota DPRD Kota Blitar. Sedangkan dari pemerintah daerah dihadiri Wali Kota Blitar Santoso, Sekda Kota Blitar, sejumlah kepala OPD Pemkot Blitar, asisten, staf ahli dan Camat.
Ketua DPRD Kota Blitar Syahrul Alim mengucapkan selamat kepada Pemerintah Kota Blitar yang telah meraih penghargaan pada malam apresiasi sukses memimpin ditengah pandemi covid-19 dengan kategori membangun optimisme melalui kearifan lokal dan budaya pada 11 Maret lalu.
“Semoga kerja keras, kerja cerdas serta kolaborasi seluruh masyarakat dan Pemkot Blitar segera membawa Kota Blitar keluar dari pandemi covid-19,” jelasnya.
Sambungnya, berdasarkan Peraturan DPRD Kota Blitar no. 1 tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kota Blitar, rapat paripurna kali ini tidak untuk mengambil keputusan, maka rapat paripurna dapat dilaksanakan tanpa harus memenuhi kuorum.
Sementara itu, Wali Kota Blitar Santoso dalam penyampaiannya menyebut bahwa tahun 2021 Pemerintah Kota Blitar memasuki perubahan RPJMD. dari RPJMD 2016-2021 menunju RPJMD 2021-2026.
“Tahun 2021 merupakan tahun peletakan pondasi untuk menggapai visi misi daerah lima tahun mendatang,” terang Santoso.
Menurut Santoso, tahun 2021 merupakan tahun yang tidak mudah untuk mengelola pemerintahan daerah, karena tahun 2021 merupakan tahun pandemi, dinamika bidang kesehatan, ekonomi dan sosial begitu beragam.
“Sehingga mengelola pemerintah daerah ditahun 2021 kami istilahkan mengelola pemerintahan ditengah-tengah krisis,” katanya.
Dari sisi capaian pelaksanaan program, Santoso menyebut, pada tahun 2021 pemerintah Kota Blitar telah melaksanakan sesuai program kegiatan dan sub kegiatan yang tekah diukur masing-masing indikator dan telag ditetapkan pada masing-masing dokumen yang secara garis besar meskipun realisasi anggaran belum bisa mencapai 100 persen.
Namun pelaksanaan realisasi kinerja di masing-masing OPD, pelaksanaan urusan pemerintah secara garis besar dapat tercapai. (adf/bas)