Pelarangan Pesta Nikah Berpotensi Batal

Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah
Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah

 

BENGKULU,eWARTA.co -- Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah kembali mengkaji pelarangan pesta nikah di era adaptasi kebiasaan baru dan akan menarik kembali surat edaran.

"Melihat pemaparan dari persatuan vendor pernikahan yang telah menyiapkan betul standar operasional pesta nikah, tidak ada alasan lagi pelarangan selama protokol kesehatannya diterapkan," kata Rohidin, Rabu (20/01/2021).

Rohidin mengatakan dirinya akan kembali mengeluarkan surat edaran untuk memperbolehkan pesta nikah yang akan diteruskan kepada kepala daerah seluruh kabupaten kota dan satuan tugas penanganan Covid-19 daerah.

"Secepatnya akan kami keluarkan surat edarannya," kata Rohidin.

Lebih lanjut ada syarat dan ketentuan yang diatur untuk menggelar acara tersebut dengan tetap melaksanakan sesuai panduan protokol kesehatan dalam menghadapi pandemi Covid-19.

"Baik di rumah maupun di gedung terbuka, pihak keluarga harus sejalan dengan vendor menyiapkan alat kesehatan dan protokol ketat. Jika tidak, vendor wajib menolak untuk penyediaan jasa resepsi," kata Rohidin.

Sementara itu Ketua Persatuan Vendor Pernikahan Provinsi Bengkulu Sinarman Jaya menyatakan siap beradaptasi melakukan pesta pernikahan di masa pandemi Covid-19.

"Bagi gedung-gedung pernikahan kalau mau buka kembali resepsi pernikahannya, mengajukan permohonan ke kami dengan melampirkan SOP dan protokol kesehatan seperti apa" katanya.

Permohonan tersebut kemudian akan dikaji, dinilai, ditinjau  dan dievaluasi khususnya SOP dan protokol kesehatan oleh tim gabungan satgas Covid-19 Bengkulu. Kemudian, pemilik gedung akan dipanggil untuk melakukan pemaparan dan dialog dalam rangka memastikan SOP dan protokol kesehatannya sudah memenuhi standar.

Vendor pernikahan yang mengaku sepi pemasukan atas adanya pelarangan terdiri dari penyedia dekorasi pelaminan, WO, catering, tenda, musik, mak inang adat, MC, singer.

Pemerintah Provinsi Bengkulu mengantisipasi terjadinya kenaikan angka positif terpapar Covid-19 dengan membentuk peraturan daerah adaptasi kebiasaan baru sebagai landasan penegakan hukum di mana salah satu aturannya adalah pelarangan dan penindakan keramaian. (Bisri)