Kotamobagu, eWarta.co — Pemerintah Kota (Pemkot) Kotamobagu terus menegaskan komitmen dalam membenahi kualitas tata kelola pemerintahan di tingkat desa dan kelurahan. Rangkaian evaluasi kinerja aparatur dilaksanakan secara menyeluruh dan berkelanjutan, dimulai dari wilayah timur, berlanjut ke selatan dan barat, hingga kini mencapai Kotamobagu Utara.
Setiap wilayah memiliki peran strategis dalam proses pembenahan. Jika evaluasi di timur menjadi langkah awal, selatan memperkuat pelaksanaan, dan barat menegaskan konsistensi, maka Kotamobagu Utara menjadi penutup yang menegaskan kesungguhan komitmen aparatur. Di titik ini, keseriusan dalam menjalankan amanah menjadi indikator utama penilaian.
Asisten I Bidang Pemerintahan, Sahaya S. Mokoginta, menegaskan bahwa keseriusan, komitmen, dan loyalitas aparatur merupakan fondasi utama dalam birokrasi. “Kesungguhan dalam bekerja lahir dari komitmen yang kuat, dan komitmen itu memperkuat loyalitas. Tanpa komitmen, loyalitas hanya formalitas, dan tanpa loyalitas, komitmen tidak memiliki daya tahan. Keduanya harus berjalan seiring untuk membangun kinerja yang utuh,” ujarnya, Senin (20/4/2026) usai kegiatan.
Evaluasi menekankan integritas, keberanian mengambil tanggung jawab, dan keseriusan merespons kebutuhan masyarakat. Aparatur yang berintegritas tetap bekerja maksimal meski tanpa pengawasan langsung. Kesiapan dalam menjalankan program pemerintah dan menempatkan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi menjadi fokus utama penilaian.
Sahaya juga menekankan bahwa kepatuhan terhadap pimpinan merupakan bagian dari disiplin organisasi, bukan sekadar formalitas. Pelaksanaan kebijakan harus dilakukan dengan sungguh-sungguh, penuh tanggung jawab, dan tidak setengah hati. “Rusaknya komitmen berdampak pada kepercayaan publik, kehormatan, dan integritas. Kehilangan kepercayaan sama artinya kehilangan dasar untuk menjalankan tugas secara bermakna,” tegasnya.
Melalui evaluasi yang objektif, Pemkot Kotamobagu memperoleh gambaran nyata terkait kinerja aparatur, yang menjadi dasar pembinaan, peningkatan kapasitas, dan penataan sumber daya secara tepat. Diharapkan, proses ini melahirkan pemimpin di tingkat desa dan kelurahan yang kuat secara administratif dan memiliki kesadaran tinggi terhadap tanggung jawab pelayanan publik.
“Komitmen yang terjaga akan melahirkan loyalitas tulus, dan dari situlah pelayanan yang benar-benar dirasakan masyarakat dapat diwujudkan. Dalam pemerintahan, yang dinilai bukan sekadar kata-kata, melainkan kerja nyata dan manfaat yang dirasakan langsung oleh rakyat,” tutup Sahaya.***