Perdana, Paripurna Penyerahan LHP BPK atas LKPD Tahun 2019

Penyerahan LHP BPK kepada Pimpinan DPRD provinsi Bengkulu.
Penyerahan LHP BPK kepada Pimpinan DPRD provinsi Bengkulu.

 

Obb

BENGKULU, eWARTA.co -- Untuk pertamakalinya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bengkulu melaksanakan Rapat Paripurna secara langsung di Ruang Sidang ditengah pandemi Covid-19.

Paripurna dengan agenda Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2019 ini dihadiri langsung oleh Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah, seluruh Unsur Pimpinan DPRD Provinsi Bengkulu, 36 orang anggota dewan, Unsur Forkopimda serta para Kepala OPD dan ASN selingkup Pemprov Bengkulu.

Dalam LHP yang diserahkan ini, Pemprov Bengkulu kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu, namun masih menyisakan beberapa catatan. Paripurna DPRD Prov Perdana Ditengah Pandemi, BPK Serahkan LHP Atas LKPD Pemprov "Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan oleh BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Bengkulu tahun anggaran 2019, dan hasil verifikasi atas aksi yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu, maka BPK memberikan opini Wajar tanpa Pengecualian (WTP)," Sampai Anggota V BPK RI Prof Dr Bahrullah Akbar secara virtual, Senin (29/6).

Dengan kembali mendapatkan opini WTP ini, tambahnya, ini berarti Pemprov Bengkulu telah berhasil mempertahankan opini WTP ini dengan baik. Namun, masih ada sedikit catatan yang diberikan BPK untuk Pemprov Bengkulu yang masih harus dibenahi lagi, diantaranya mengenai aset.

Setidaknya ada empat catatan yang diberikan BPK untuk Pemprov Bengkulu, yakni :

1. Penyajian dan penatausahaan aset lain-lain belum dilakukan secara memadai.

2. Penatausahaan aset tetap belum dilakukan secara optimal.

3. Paket pengerjaan jalan tidak sesuai kontrak dan denda keterlambatan belum diterima.

4. Pembayaran insentif pemungutan pajak daerah belum sepenuhnya dilaksankan sesuai dengan ketentuan.

Untuk itu, Pemerintah Provinsi diharapkan dapat memanfaatkan hasil pemeriksaan tersebut untuk merumuskan kebijakan dalam melakukan pembinaan Pemerintah Provinsi kepada daerah. (Nadya/Adv)

Obb

Obb