Plt Gubernur Minta IKPS Turut Bantu Pembangunan Bengkulu

Pengukuhan DPW Ikatan Keluarga Pesisir Provinsi Bengkulu
Pengukuhan DPW Ikatan Keluarga Pesisir Provinsi Bengkulu
Create: Mon, 07/16/2018 - 18:53
Author: Redaksi

Ewarta.co - Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Ikatan Keluarga Pesisir Selatan (IKPS) Provinsi Bengkulu periode 2018-2023, dikukuhkanoleh Plt Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah. Dalam sambutannya, Guubernur berharap agar masyarakat yang notabene perantau ini dapat menghormati adat istiadat Bengkulu. Serta ikut berpartisipasi membangun tempat rantauannya, kendati tetap tidak boleh melupakan daerah asalnya.

"Spirit 'ninik mamak' kita dahulu, dimana bumi dipijak disana langit dijunjung. Akui ini adalah tempat kita, namun jangan dilupakan daerah asal kita," tutur Gubernur Rohidin, saat acara Pengukuhan Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Ikatan Keluarga Pesisir Selatan (IKPS) Provinsi Bengkulu periode 2018-2023.

Disampaikannya lebih lanjut, setiap orang yang merantau, harus dapat memberikan manfaat yang berguna bagi tempat dimana dirinya  mencari kehidupan serta mampu membaur dan hal itu, sebutnya, sesuai dengan ungkapan orang minang 'gadang dirantau, baguno dikampung'. Selain itu, dirinya menyampaikan ucapan selamat kepada pengurus IKPS yang baru dilantik.

Drinya berharap, pengurus yang dilantik dapat bekerja dengan pengabdian dan dapat betul-betul mengurusi anggotanya yang ada dirantau.

"Memang komunitas seperti ini adalah kerja sosial, dengan modal panggilan pangabdian dan kebersamaan," ujarnya.

Sementara itu, terpilih sebagai Ketua DPW IKPS Provinsi Bengkulu yang baru yaitu Syafridon. Tampak hadir dalam acara tersebut, Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit, Bupati Pesisir Selatan Hendra Joni, serta pengurus dan anggota IKPS  se - Provinsi Bengkulu.

Wakil Ketua DPP IKPS Yulianto Syahyu mengatakan, dengan dilantiknya kepengurusan baru DPW IKPS Provinsi Bengkulu ini merupakan tenaga dan langkah baru bagi anggota IKPS yang ada di Bengkulu.

Dirinya mengingatkan kembali, apa yang dikerjakan ini adalah kerja bhakti tanpa ada imbalan apapun dan hal itu sudah menjadi konsekuensi bagi pengurus IKPS.

"Itu konsekuensi yang telah kami ingatkan dari awal. Selagi bukan uang negara yang digunakan maka tidak ada KPK," tegasnya.

Disamping itu, dirinya meminta agar anggota IKPS dapat mengubah paradigma lama ke yang baru.

"Harus berorientasi dengan manfaat yang ada, dengan memberikan kontribusi dan partisipasi dalam pembangunan," pungkasnya.