JAKARTA, eWarta.co – Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sultan Baktiar Najamudin, menyambut positif rencana Presiden Prabowo Subianto yang akan mengalokasikan tambahan anggaran bagi pemerintah daerah di seluruh Indonesia.
Apresiasi tersebut disampaikan mantan Wakil Gubernur Bengkulu itu merespons pernyataan Presiden Prabowo dalam acara Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (14/11/2026). Dalam sambutannya, Presiden menjanjikan kucuran dana segar sebesar Rp100 miliar untuk setiap ibu kota provinsi, serta minimal Rp20 miliar untuk setiap kabupaten/kota.
"Kami tentunya menyambut baik dan mengapresiasi kebijakan Presiden Prabowo yang kembali memberikan insentif fiskal kepada daerah. Hal ini menunjukkan Presiden memiliki keberpihakan yang kuat terhadap pembangunan daerah," ujar Sultan melalui keterangan resminya, Sabtu (14/11).
Meski demikian, Sultan menekankan bahwa komitmen pemerintah pusat tersebut harus diimbangi dengan kesiapan pemerintah daerah (pemda) dalam merancang program kerja yang tepat sasaran. Ia meminta para kepala daerah tidak sekadar menghabiskan anggaran, melainkan memprioritaskan sektor yang memicu pertumbuhan ekonomi.
"Yang paling penting adalah bagaimana para gubernur, bupati, dan wali kota segera menyiapkan rencana anggaran pada belanja modal yang lebih berdampak. Sebaiknya insentif anggaran ke daerah ini ditransfer dengan mempertimbangkan dan memperhatikan proposal belanja daerah," tegasnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memastikan tambahan anggaran bagi ibu kota provinsi dan kabupaten/kota tersebut akan segera direalisasikan dalam waktu dekat. Kebijakan ini merupakan wujud pemanfaatan dari hasil efisiensi anggaran negara.
"Dalam waktu dekat, saya akan kucurkan tiap provinsi Rp100 miliar tambahan. Iya, untuk ibu kota provinsi. Untuk tiap kabupaten minimal Rp20 miliar," kata Prabowo di hadapan peserta Tanwir dan Milad Muhammadiyah di Palu.
Kepala Negara menjelaskan, sumber pendanaan insentif daerah ini berasal dari pemangkasan dan penghematan belanja barang dan jasa pemerintah yang selama ini dinilai belum efisien.
Prabowo memaparkan, alokasi belanja barang dan jasa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mencapai sekitar Rp1.200 triliun. Dari total nilai tersebut, pemerintah memperkirakan sekitar 30 persen atau setara Rp400 triliun dapat diselamatkan dengan menutup celah penggelembungan harga (mark-up).
"Dari Rp1.200 triliun, diperkirakan 30 persen hangus karena mark-up, penggelembungan, alias korupsi," pungkas Presiden. (**)










