BLITAR,eWARTA.co -- Perwakilan eks tenaga Banpol dan LSM Gerakan Pembangunan Indonesia (GPI) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Wali kota Blitar, Senin (29/3/2021)
Dalam orasinya Joko Koordinator unjuk rasa menolak keputusan Pemkot Blitar karena diberhentikanya ratusan pekerja tenaga kontrak di Satpol PP Kota Blitar.
Massa yang menamakan diri Gerakan Pembaruan Indonesia (GPI) itu juga menuduh pemberhentian itu berkaitan dengan dukungan mereka kepada pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Blitar yang kalah pada perebutan kursi tertinggi di Pemkot Blitar pada Desember 2020 lalu.
''Pilkada itu hak politik setiap warga, sementara bekerja itu profesi. Harusnya tidak dihubung-hubungkan,'' ungkap Joko koordinator unjuk rasa
Jaka menjelaskan, banpol Satpol PP yang kontrak kerjanya tidak diperpanjang di 2021 ini merasakan bahwa pemutusan kontrak kerja itu disebabkan karena mereka mendukung pasangan Henry Pradipta Anwar dan Yasin Hermanto.
Selain itu, Joko juga menolak anggapan yang menyebut karyawan Bakesbangpol adalah karyawan outsourching. Sebab Karyawan outsourching merupakan karyawan sebuah perusahaan swasta.
Karyawan yang dahulu bekerja di Bakesbangpol menurut Joko, pemotongan gaji sebesar Rp 100.000, setiap bulannya. Gaaji terakhir yang sudah dibayarkan Rp. 1.950.000, setelah ditransfer dan di outodebet, tinggal Rp 700.000, sehingga gaji yang bisa diambil karyawan tinggal Rp 1.200.000.
Joko selaku korlap juga mempertanyakan status Keanggotaan BBPJS, yang tidak bisa diambil karena masih ada tunggakan dua bulan yang belum terbayarkan.
Menurut Joko, ada sejumplah 100 karyawan Bakesbangpol yang diberhentikan oleh pemkot blitar,setelah malakukan unjuk rasa, Perwakilan dari peserta unjuk rasa diterima untuk melakukan dialog dengan Pemertintah Kota Blitar. Harapannya secepatnya ada keputusan dari Pemkot Blitar. (Bas)