Resmi Diluncurkan di Kotes, SPPG Gandusari Bidik 1.300 Siswa untuk Perangi Masalah Gizi

Create: Tue, 14/04/2026 - 20:11
Author: Redaksi

 

BLITAR, eWarta.co – Komitmen untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat di Kabupaten Blitar terus diperkuat. Hal ini ditandai dengan peresmian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Desa Kotes, Kecamatan Gandusari, pada Sabtu (11/4/2026).

​Program ini membidik sekitar 1.300 penerima manfaat yang berasal dari tujuh sekolah di wilayah tersebut. Peresmian tersebut dihadiri langsung oleh Bupati Blitar Rijanto, bersama Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Blitar Ratna Dewi Nirwani Sari, anggota Komisi IV DPRD, tokoh agama Muhamad Armadi Ahmad, jajaran Kepala OPD, serta Forkopimcam Gandusari.

​Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Blitar, Ratna Dewi Nirwani Sari, menegaskan bahwa kehadiran SPPG bukan sekadar seremoni. Baginya, ini adalah langkah nyata dalam menjawab tantangan persoalan gizi yang masih menghantui masyarakat, khususnya anak-anak usia sekolah.

​Ia juga menekankan pentingnya sinergi lintas sektor agar program ini benar-benar tepat sasaran dan berkelanjutan.

​"Program ini harus dikawal bersama. Jangan sampai hanya bagus di awal, tapi melemah dalam pelaksanaan. Ini menyangkut masa depan generasi kita," tegas Ratna.

​Senada dengan hal itu, Bupati Rijanto berharap SPPG di Desa Kotes dapat menjadi percontohan (pilot project) bagi wilayah lain di Kabupaten Blitar. Mengingat cakupannya yang cukup besar, program ini dinilai strategis dalam mendukung tumbuh kembang anak serta meningkatkan kualitas pendidikan melalui pemenuhan gizi yang optimal.

​Kehadiran tokoh agama dan unsur Forkopimcam dalam peluncuran ini juga menunjukkan adanya dukungan luas dari berbagai elemen masyarakat. SPPG diharapkan mampu menjadi garda terdepan dalam menekan angka kekurangan gizi serta menciptakan generasi yang sehat dan unggul.

​Kini, masyarakat menanti realisasi nyata di lapangan. Efektivitas SPPG akan diuji dalam waktu dekat, apakah program ini benar-benar mampu menjadi solusi permanen atau hanya sekadar agenda seremonial tanpa dampak signifikan yang berkelanjutan. (Via)