JEMBER, eWarta.co – Pemerintah Kabupaten Jember terus berupaya menekan angka kemiskinan ekstrem yang mayoritas masih terkonsentrasi di wilayah pinggiran, terutama di kawasan sabuk hijau yang berbatasan dengan hutan dan perkebunan.
Dalam diskusi publik di Universitas Jember, Bupati Jember Muhammad Fawait (Gus Fawait) menegaskan perlunya kolaborasi strategis antara Pemkab Jember dengan dua BUMN, yakni PTPN dan Perum Perhutani. Menurutnya, keberadaan kedua institusi ini harus memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan warga sekitar.
"PR kita masih besar, terutama di wilayah sabuk hijau. Keberadaan BUMN di Jember harus mampu membantu mengurai tumpukan kemiskinan di pinggir perkebunan dan hutan," ujar Gus Fawait, Selasa (14/4/2026).
Langkah ini, lanjut Fawait, sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto yang menargetkan nol persen kemiskinan ekstrem pada 2029. Saat ini, terdapat sekitar 90.000 kepala keluarga di Jember yang masuk dalam kategori desil satu atau kemiskinan ekstrem.
"Mereka berada dalam kondisi paling rentan, di mana hasil kerja hari ini hanya cukup untuk makan di hari yang sama. Inilah fokus utama penanganan kami," tegasnya.
Salah satu solusi konkret yang ditawarkan adalah optimalisasi program Hutan Sosial. Gus Fawait mengungkapkan terdapat sekitar 36 ribu hingga 38 ribu hektare lahan yang berpotensi dikelola masyarakat secara legal.
Namun, ia memberikan catatan tegas;
Prioritas Data: Hak kelola lahan harus diprioritaskan bagi warga miskin yang tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) desil satu.
Pemanfaatan Lahan Tidur: Lahan-lahan PTPN yang tidak produktif (lahan tidur), baik di desa maupun kota, harus dioptimalkan.
Penyerapan Tenaga Kerja: Pengelolaan lahan oleh pihak ketiga wajib melibatkan tenaga kerja lokal untuk menghidupkan ekonomi informal.
"Tidak boleh ada lahan BUMN yang menganggur. Semuanya harus memiliki dampak ekonomi bagi masyarakat," tambahnya.
Gus Fawait juga menyoroti minimnya pelibatan pemerintah daerah dalam program hutan sosial yang selama ini didominasi pemerintah pusat. Ia meminta Kementerian Kehutanan dan Perhutani untuk lebih intens berkoordinasi dengan pemda.
"Kami berharap pusat lebih intens berkoordinasi. Dengan melibatkan Pemkab Jember, intervensi kebijakan akan lebih tepat sasaran karena kami memegang data kemiskinan yang akurat di lapangan," pungkasnya.
Meski angka penurunan kemiskinan di Jember tercatat sebagai salah satu yang tercepat di kawasan Tapal Kuda, Jawa Timur, Gus Fawait mengaku belum puas sebelum kemiskinan di wilayah pinggiran benar-benar tuntas. (Adv)
Penulis: Hafit
Foto: Bupati Jember, Gus Fawait saat memberikan keterangan pers usai diskusi publik di Universitas Jember