EWartanews - Rapat Paripurna RAPBD-P DPRD Kabupaten Seluma, dengan agenda Pandangan Fraksi terkait RAPBD-P tahun 2018, Ketua Fraksi Nasdem Tenno Heika Pertanyakan soal setoran Pajak Penerangan Jalan (PPJ) yang laporannya tidak sinkron antara PLN dan Pihak Pemerintah Kabupaten Seluma.
Dimana dalam nota keuangan yang disampaikan oleh Bupati Seluma Haji Bundra Jaya, PPJ hanya ada Rp 1 miliar berbeda dengan laporan yang disampaikan oleh pihak PLN setiap bulannya pihaknya menyetorkan sekitar Rp 410 juta hingga 500 juta Rupiah.
"Dari pihak PLN dengan nota keuangan, tidak singkron. Pihak PLN, saat hearing di DPRD menyampaikan bahwa PLN menyetor uang PPJ ke Kas Daerah Pemkab Seluma mencapai Rp 4,8 Miliar dalam satu tahun sedangkan didalam nota keuangan hanya Rp 1 miliar,"Jelas Tenno Heika saat menyampaikan pandangan Fraksi RAPBD-P Tahun 2018. Selasa 25 Agustus 2018.
Ketidak singkronanan ini menjadi pertanyaan di DPRD Seluma, apakah ini merupakan kesalahan laporan dari pihak PLN atau memang ada kebocoran PAD.
"Hal ini menjadi pertanyaan buat kita, Apakah memang kesalahan PLN dalam laporan atau memang ada kebocoran,"Ujar Politisi partai Nasdem Tenno Heika.
DPRD Seluma memita PLN dan Pemkab untuk transparan soal PPJ, jika tidak DPRD akan mengirim surat ke BPK RI Perwakilan Bengkulu untuk melakukan Audit. "Kita minta hal ini untuk diluruskan oleh kedua belah pihak, dan jika memang keduanya menghindar dalam hal tersebut, maka kita akan Surati BPK untuk melakukan Audit," Tegas Tenno.
Guna meminta kejelasan Data yang Valid DPRD Seluma kembali mengundang PLN Rayon Bengkulu, dimana sebelumnya sudah 2 kali diundang hanya saja masih mangkir, sekaligus meminta bukti setoran dari pihak PLN Rayon Tais.