MUKOMUKO, eWarta.co – Agenda reses Anggota DPRD Provinsi Bengkulu, H. Andy Suhary, S.E., M.Pd, di Desa Pasar Sebelah, Kabupaten Mukomuko pada Rabu (11/2/2026) berlangsung dinamis. Bukan sekadar pertemuan formal, momen ini menjadi wadah bagi warga untuk menumpahkan keresahan mereka-mulai dari infrastruktur yang rapuh hingga ancaman nyawa dari predator sungai.
Keluhan utama warga tertuju pada Jalan Nasional yang melintasi desa mereka. Kondisi jalan yang penuh lubang maut dianggap sangat membahayakan, terutama karena perbaikan selama ini hanya bersifat sementara.
"Jalan ini urat nadi kami. Kalau cuma ditambal sulam, sebentar saja sudah rusak lagi. Kami butuh solusi permanen," tegas salah seorang warga di hadapan Andy Suhary.
Tak hanya jalan, warga juga mendesak pembangunan jembatan permanen. Saat ini, akses ekonomi warga masih bergantung pada jembatan kayu yang sudah tidak layak. Meski kewenangan berada di tingkat kabupaten, warga memohon campur tangan Pemerintah Provinsi untuk percepatan pembangunan.
Isu yang paling mencekam dalam reses kali ini adalah meningkatnya populasi buaya di sungai sekitar Desa Pasar Sebelah. Trauma warga semakin mendalam pasca tragedi warga diterkam buaya di Desa Pelokan baru-baru ini.
Tuntutan warga kepada BKSDA Provinsi Bengkulu:
* Pemantauan rutin dan penertiban populasi buaya di Mukomuko.
* Langkah konkret pembenahan habitat agar tidak masuk ke pemukiman/area aktivitas warga.
* Jaminan keselamatan bagi warga yang menggantungkan hidup di sekitar sungai.
Di sisi kesejahteraan, warga mengusulkan adanya bantuan bibit sapi. Bantuan ini dinilai strategis untuk mendongkrak ekonomi keluarga di Desa Pasar Sebelah sebagai mata pencaharian alternatif yang menjanjikan.
Menanggapi rentetan keluhan tersebut, Andy Suhary yang juga menjabat sebagai Ketua Badan Kehormatan DPRD Provinsi Bengkulu, berkomitmen untuk mengawal setiap usulan.
"Reses ini adalah ruang jemput bola. Masalah jalan nasional, koordinasi dengan BKSDA soal buaya, hingga bantuan bibit sapi sudah kami catat. Kami akan perjuangkan sesuai kewenangan di provinsi dan berkoordinasi lintas sektor agar ada solusi nyata," pungkas Andy. (**)