BENGKULU,eWARTA.co -- Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Iskandar Novianto mengungkap data bantuan sosial (Bansos) tidak terintegrasi disebabkan pendataan penerima manfaat memakai Data Terpadu Kesejahteran Sosial (DTKS) yang kolot.
Iskandar menyebut, DTKS 2019 sebagai acuan penyaluran bansos di masa pandemi COVID-19 sehingga timbul masalah penerima manfaat yang tidak akurat dan tepat sasaran.
"Pengelolaan DTKS sebelumnya tidak terlalu diperdulikan. Sehingga ketika timbul wabah COVID-19 kita kelabakan menggunakan data mana yang akan digunakan,'' kata Iskandar.
Iskandar menegaskan, pengumpulan DTKS sebagai upaya pengendalian jaminan sosial sudah semestinya diperbarui setiap saat.
"Sebelumnya sudah diingatkan untuk selalu diupdate. Jadi sewaktu-waktu ketika data itu diperlukan akan sangat membantu," jelasnya.
Satu DTKS yang mencakup pada penyaluran Program Sembako, Program Keluarga Harapan, dan Penerima Bantuan Iuran/ KIS menjadi sebab kemiskinan di Provinsi Bengkulu tidak berubah signifikan seiring waktu.
Untuk itu perlunya verifikasi dan validasi data ulang harus dilakukan mulai tingkat desa dengan pelibatan semua pihak dan secara berkesinambungan.
“Perluasan cakupan data ini diharapkan dapat mendukung transformasi perlindungan sosial dan percepatan penanggulangan kemiskinan," kata Iskandar.
Sebelumnya Desember 2020, Menteri Sosial meminta dukungan penuh dari Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) dalam pelaksanaan Pemutakhiran DTKS 2021 yang bertujuan untuk mewujudkan DTKS yang reliabel, mutakhir, dan valid serta penggunaan satu data.
Hal itu dilatarbelakangi potensi kenaikan cakupan penduduk, dari 40 persen menjadi 60 persen penduduk Indonesia dengan tingkat kesejahteraan sosial terendah sejak beberapa tahun terakhir.
Pemutakhiran DTKS yang melibatkan BPS akan mendukung dalam pelatihan instruktur dan sumber daya manusia sebagai pelaksana lapangan yang direncanakan akan dilaksanakan sejak awal tahun ini.
BPS saat ini tengah menyiapkan bahan pelatihan tersebut yang pesertanya terdiri dari 15 orang Master Instruktur Utama, 80 orang Instruktur Nasional, 1.640 Instruktur Daerah, 83.390 orang Enumerator, 16.687 Orang Pengawas, dan 8.732 orang Koordinator Kecamatan untuk mencatat penerima manfaat bantuan sosial.
Akurasi Data Bansos Bengkulu
Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah mengakui penerima berbagai Bansos saat ini mencapai 350.000 orang. Angka ini tidak termasuk Bansos dari dana desa.
Total jumlah bansos yang diberikan itu menyasar jumlah penduduk miskin di Bengkulu yang hanya 305.997 orang atau setara 15,30 persen dari jumlah penduduk. Dari jumlah di atas ada kelebihan 44.003 penerima.
Namun klaim antisipasi oleh pemerintah Provinsi Bengkulu melalui program Kartu Bengkulu Sejahtera (KBS) sebagai penerima manfaat justru ditambah sebanyak 33.743 peserta, berdasarkan Data Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu.
Artinya, kesimpangsiuran data penerima manfaat perlu kembali diperbaiki. Namun, apabila kecukupan penerimaan Bansos dengan yang disalurkan melebihi alokasi, artinya ketidaktepatsasaran dimainkan oleh oknum yang tidak terdeteksi.
"Dengan kondisi seperti ini, diminta untuk memperbaiki betul pendataan mulai dari tingkat desa/kelurahan. Dimusyawarahkan ditingkat desa/kelurahan, didampingi TKSK, TNI/Polri dan dikomandoi Dinsos masing-masing kabupaten," kata Rohidin belum lama ini. (Bisri)