BENGKULU, eWarta.co – Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Bengkulu menyusun rencana kontingensi pencarian dan pertolongan untuk menghadapi potensi kedaruratan gempa bumi di wilayah Bengkulu. Langkah ini dilakukan untuk memperjelas pembagian tugas antarlembaga, memperkuat koordinasi, dan meminimalkan risiko korban jiwa saat bencana terjadi.
Penyusunan rencana kontingensi tersebut dibahas dalam rapat pemetaan wilayah rawan kedaruratan tahun 2026 di Ruang Hidayah I, Kantor Wali Kota Bengkulu, Kamis (15/10/2026). Kegiatan dibuka oleh Wali Kota Bengkulu yang diwakili Asisten II Setda Kota Bengkulu, Sehmi Alnur.
Sehmi mengatakan, kesiapsiagaan bencana merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan dukungan seluruh unsur pemerintahan dan masyarakat. Menurutnya, posisi Bengkulu yang berada di pesisir Samudra Hindia dan kawasan rawan aktivitas tektonik membuat upaya antisipasi gempa bumi perlu menjadi perhatian serius.
“Kita sadari dan pahami bersama bahwa Bengkulu yang berada di kawasan Samudra Hindia ini merupakan salah satu wilayah ring of fire yang memiliki potensi akar gempa di dalamnya. Artinya, kita harus tanggap dengan hal itu,” ujar Sehmi.
Ia meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) tidak hanya mengandalkan Basarnas dalam penanganan keadaan darurat. Kesiapan logistik, sarana operasional, serta peran masyarakat hingga tingkat RT dan kelurahan perlu diperkuat agar penanganan bencana dapat berjalan cepat dan terkoordinasi.
Sehmi juga menekankan pentingnya peran media massa dalam memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai kesiapsiagaan menghadapi berbagai ancaman bencana. Selain gempa bumi, masyarakat perlu memahami langkah antisipasi terhadap potensi tsunami, angin puting beliung, dan banjir.
Sementara itu, Kepala Kantor Basarnas Bengkulu, Muslikun Sodik, S.K.M., menjelaskan bahwa rencana kontingensi disusun untuk menyamakan persepsi dan memperjelas peran setiap sektor ketika terjadi kedaruratan. Dengan pembagian tugas yang jelas, setiap instansi diharapkan dapat bergerak sesuai fungsi dan kewenangannya tanpa terhambat ego sektoral.
“Apabila terjadi gempa bumi, kita sudah memiliki persepsi yang sama, kesamaan wawasan, dan mempersiapkan siapa berbuat apa dari masing-masing sektor. Kami yang fokus di bidang pencarian dan pertolongan sudah tahu fungsi dan tugas masing-masing tanpa menonjolkan ego sektoral,” tegas Muslikun.
Ia menambahkan, kesiapan sarana dan prasarana harus terus ditingkatkan meskipun seluruh pihak berharap bencana besar tidak terjadi. Keterbatasan sumber daya apabila setiap lembaga bekerja sendiri membuat kolaborasi lintas sektor menjadi kebutuhan penting dalam operasi pencarian dan pertolongan.
Menurut Muslikun, sinergi tersebut perlu melibatkan TNI/Polri, BUMN/BUMD, serta unsur masyarakat seperti Senkom Polri, ORARI, dan RAPI. Keterlibatan berbagai pihak diharapkan memperluas dukungan personel, komunikasi, dan sumber daya saat penanganan darurat berlangsung.
Rapat tersebut turut