Bengkulu, eWarta.co – Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi Bengkulu melakukan kompensasi emisi karbon sebesar 100 ton CO₂e melalui mekanisme perdagangan karbon di Bursa Karbon Indonesia (IDXCarbon). Langkah ini dilakukan setelah hasil pengukuran jejak karbon aktivitas operasional dan kegiatan strategis BI Bengkulu sepanjang Januari hingga Oktober 2026 mencapai sekitar 98,5 ton CO₂e.
Sertifikat Carbon Offset tersebut diterima Kepala Perwakilan BI Provinsi Bengkulu, Wahyu Yuwana Hidayat, pada 16 Oktober 2026 dari Direktur Teknologi Informasi dan Manajemen Risiko Bursa Efek Indonesia (BEI), Abdul Munim, bersama Kepala Pengembangan Carbon Trading dan Inisiatif Baru BEI, Edwin Hartanto. Kompensasi dilakukan melalui pembelian dan retirement Sertifikat Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (SPE-GRK) yang berasal dari proyek Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTBg) Sei Mangkei berkapasitas 2,4 MW di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara.
Proyek tersebut memanfaatkan limbah cair kelapa sawit atau Palm Oil Mill Effluent (POME) sebagai sumber energi terbarukan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Pengukuran jejak karbon BI Bengkulu sendiri mencakup penggunaan energi, operasional kendaraan, perjalanan dinas, serta penyelenggaraan berbagai kegiatan kelembagaan sebagai dasar penyusunan langkah mitigasi emisi.
Selain kompensasi karbon, BI Bengkulu juga menjalankan penghijauan melalui penanaman dan distribusi 500 bibit pohon serta berpartisipasi dalam gerakan penanaman mangrove untuk menjaga ekosistem pesisir. Kegiatan tersebut melibatkan pemerintah daerah, BUMN, TNI, kelompok tani, dan masyarakat sebagai bagian dari penguatan kolaborasi pelestarian lingkungan.
Upaya pengelolaan lingkungan juga dilakukan melalui pemanfaatan 12,6 ton Limbah Racik Uang Kertas (LRUK) sebagai bahan bakar alternatif di PLN Nusantara Power, Muara Enim, Sumatera Selatan. Pemanfaatan limbah tersebut menghasilkan lebih dari 14.485 kWh energi listrik, sementara residu pembakarannya diolah kembali menjadi bahan baku paving block untuk mendukung pembangunan area urban farming Program Jaga Dapur di lingkungan rumah dinas BI Bengkulu.
Kepala Perwakilan BI Provinsi Bengkulu, Wahyu Yuwana Hidayat, mengatakan berbagai inisiatif tersebut merupakan bagian dari penerapan prinsip keberlanjutan dalam aktivitas operasional kelembagaan. Menurutnya, pengukuran jejak karbon, pengurangan emisi, penghijauan, pengelolaan limbah, hingga kompensasi karbon menjadi langkah untuk memastikan aktivitas kelembagaan turut memberikan kontribusi terhadap kelestarian lingkungan.
“Inisiatif carbon offset merupakan bagian dari transformasi berkelanjutan yang kami lakukan untuk memastikan bahwa setiap aktivitas kelembagaan tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap keberlanjutan lingkungan. Melalui pengukuran jejak karbon, pengurangan emisi, penghijauan, pengelolaan limbah, dan kompensasi karbon, KPwBI Bengkulu berupaya menjadi contoh nyata dalam penerapan ekonomi dan keuangan hijau,” ujar Wahyu.
Ke depan, BI Bengkulu akan melanjutkan pengukuran jejak karbon secara berkala, meningkatkan efisiensi operasional, mengoptimalkan pengelolaan limbah, serta memperluas aksi penghijauan dan evaluasi kebutuhan kompensasi karbon. Langkah tersebut menjadi bagian dari dukungan terhadap program Sinergi Ekonomi dan Keuangan Hijau dan Inklusif (SEHATI) 2026 serta agenda transisi menuju ekonomi rendah karbon dan target Net Zero Emission Indonesia pada 2060 atau lebih cepat.