Jakarta, eWarta.co -- Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menjadwalkan penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026 pada November hingga Desember. Bantuan ini diberikan untuk membantu menjaga daya beli pekerja dan buruh yang memenuhi persyaratan.
Ketentuan penyaluran BSU 2026 telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 16 Tahun 2026. Meski jadwal penyaluran sudah ditentukan, pemerintah belum mengumumkan tanggal pasti pencairan bantuan tersebut.
Berdasarkan informasi resmi Kemnaker pada 5 November 2026, BSU diberikan sebesar Rp300 ribu per bulan selama tiga bulan, yakni untuk periode Oktober, November, dan Desember 2026. Dengan demikian, setiap pekerja yang ditetapkan sebagai penerima akan memperoleh total bantuan sebesar Rp900 ribu yang dibayarkan sekaligus.
Dalam proses penetapan penerima, Kemnaker menekankan pentingnya keakuratan data pekerja yang disampaikan oleh pemberi kerja. Perusahaan diminta memastikan data pekerja sesuai dengan persyaratan serta memperbarui informasi yang diperlukan.
Adapun data upah yang menjadi dasar penentuan penerima mengacu pada upah terakhir yang dilaporkan pemberi kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan dan tercatat dalam sistem kepesertaan. Kesesuaian data tersebut menjadi salah satu hal penting dalam proses verifikasi calon penerima BSU.
Untuk mekanisme penyaluran, pemerintah menyiapkan Bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan PT Pos Indonesia sebagai lembaga penyalur. Pekerja tidak perlu melakukan pendaftaran secara mandiri untuk mendapatkan bantuan karena penetapan penerima dilakukan berdasarkan data dan ketentuan yang berlaku.
Pekerja dapat memantau informasi mengenai status dan perkembangan penyaluran BSU 2026 melalui laman resmi Kemnaker di https://bsu.kemnaker.go.id/. Informasi juga dapat diperoleh melalui kanal komunikasi resmi Kementerian Ketenagakerjaan.
Kemnaker turut mengingatkan masyarakat agar berhati-hati terhadap informasi palsu yang mengatasnamakan program BSU. Pekerja diminta tidak sembarangan membuka tautan dari WhatsApp maupun pesan langsung di media sosial, terutama yang meminta data pribadi.
Masyarakat juga diimbau tidak memberikan Nomor Induk Kependudukan (NIK), kode OTP, PIN, maupun kata sandi kepada pihak yang tidak terverifikasi. Selain itu, pencairan BSU tidak dipungut biaya sehingga pekerja diminta mengabaikan permintaan pembayaran dengan alasan mempercepat proses pencairan.