Bengkulu, eWarta.co – Upaya percepatan digitalisasi keuangan daerah terus diperkuat melalui kegiatan capacity building Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) se-Provinsi Bengkulu Tahun 2026 yang digelar di Hotel Mercure Bengkulu, Senin (13/4).
Kegiatan ini dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu Herwan Antoni, Sekretaris Daerah Bengkulu Selatan Susmanto, Plt Direktur Utama Bank Bengkulu Iswahyudi, Kepala BKAD Provinsi Bengkulu Tommy Irawan, serta perwakilan pemerintah kabupaten dan kota.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bengkulu, Wahyu Yuwana Hidayat, menyampaikan bahwa TP2DD menjadi forum penting dalam memperkuat sinergi percepatan digitalisasi keuangan daerah, sekaligus menjaga stabilitas ekonomi.
Menurutnya, kegiatan ini difokuskan pada peningkatan pemahaman teknis terkait indikator dan mekanisme penilaian Championship TP2DD, termasuk pentingnya dokumentasi dan pelaporan setiap inovasi daerah.
Hingga Februari 2026, jumlah pengguna QRIS di Bengkulu mencapai 281.097 pengguna atau tumbuh sekitar 12,4 persen secara tahunan. Sementara volume transaksi tercatat 243.888 transaksi, meningkat sekitar 27 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
“Peningkatan ini menunjukkan adopsi transaksi digital yang semakin kuat di masyarakat serta meningkatnya kepercayaan terhadap sistem pembayaran non-tunai,” ujar Wahyu.
Sementara itu, Herwan Antoni menegaskan bahwa percepatan digitalisasi masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama dalam implementasi di daerah.
Ia menyebut Bengkulu saat ini berada di peringkat ke-9 dari 10 provinsi di Sumatera dalam penilaian TP2DD. Selain itu, masih terdapat daerah yang belum sepenuhnya menerapkan transaksi non-tunai.
“Sejumlah aplikasi sudah tersedia, tetapi implementasinya belum optimal karena keterbatasan sumber daya manusia dan kebiasaan yang masih menggunakan sistem manual,” jelasnya.
Ia juga mengungkapkan, beberapa kabupaten dan kota di Bengkulu masih berada di kisaran 50 persen dalam penerapan transaksi non-tunai. Karena itu, pemerintah daerah didorong untuk memperluas penggunaan sistem digital, termasuk dalam transaksi keuangan daerah seperti perjalanan dinas dan pencairan anggaran.
Selain meningkatkan transparansi dan efisiensi, digitalisasi juga dinilai menjadi langkah strategis dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya dari sektor pajak dan retribusi.
Melalui kegiatan ini, pemerintah daerah diharapkan dapat memperkuat koordinasi, meningkatkan kapasitas, serta mendorong inovasi dalam digitalisasi layanan publik guna mempercepat penerapan transaksi non-tunai di Bengkulu.