KEPAHIANG, ewarta.co – Anggota Komisi I DPRD Provinsi Bengkulu, Edwar Samsi, S.IP., M.M., mengecam keras ketidakhadiran pihak BPJS Kesehatan Cabang Bengkulu dalam kegiatan reses masa sidang ketiga tahun 2026 di Desa Sungai Jernih, Kabupaten Kepahiang, Jumat (13/11/2026). Absennya lembaga penyelenggara jaminan kesehatan tersebut dinilai sangat mengecewakan, mengingat Pemerintah Provinsi Bengkulu telah mengalokasikan anggaran kerja sama sebesar Rp50 miliar pada tahun 2026 untuk mendukung pelayanan kesehatan masyarakat.
Padahal, kehadiran pihak BPJS Kesehatan Cabang Bengkulu sangat dibutuhkan untuk menjawab secara langsung berbagai keluhan krusial warga terkait akses dan layanan kesehatan di lapangan.
Dalam agenda penjaringan aspirasi tersebut, Edwar turut mengundang Camat Seberang Musi, Kepala Desa Sungai Jernih, Kepala Desa Tebat Laut, serta pihak BPJS Kesehatan Cabang Bengkulu. Namun hingga kegiatan berlangsung, pihak BPJS Cabang Bengkulu tidak hadir maupun mengutus perwakilan.
Edwar menegaskan bahwa undangan khusus kepada BPJS Cabang Bengkulu dilatarbelakangi oleh komitmen kerja sama strategis dengan Pemprov Bengkulu bernilai Rp50 miliar tersebut. Dengan besarnya anggaran yang dikelola untuk menjamin kesehatan masyarakat, pihak BPJS seharusnya bertanggung jawab memberikan penjelasan terbuka saat rakyat menyampaikan keluhan.
"Setiap kami melaksanakan reses, persoalan BPJS selalu menjadi salah satu topik yang paling banyak dikeluhkan masyarakat. Mulai dari kepastian layanan operasi penyakit mata, prosedur mengaktifkan kembali kepesertaan BPJS, hingga berbagai kendala pelayanan kesehatan lainnya," ungkap Edwar.
Politisi PDI Perjuangan itu menambahkan, mangkirnya BPJS Cabang Bengkulu membuat dirinya kesulitan memberikan jawaban teknis yang komprehensif kepada warga, khususnya terkait pelayanan rujukan di RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu.
Meski wilayah Kepahiang secara administratif berada di bawah cakupan pelayanan BPJS Cabang Curup, Edwar menilai sejumlah persoalan rujukan tingkat provinsi tetap memerlukan penjelasan langsung dari BPJS Cabang Bengkulu.
"Kami sangat menyayangkan ketidakhadiran mereka. Dulu, ketika kami mengundang Pak Mahyudin, beliau bisa langsung hadir menemui warga. Sekarang kami menuntut perhatian dan respons yang sama," tegasnya.
Ke depan, Edwar mendesak pihak BPJS Kesehatan lebih responsif dan kooperatif menghadiri agenda reses DPRD agar setiap persoalan jaminan kesehatan masyarakat dapat dituntaskan melalui penjelasan yang jelas dan solutif. (**)