KOTAMOBAGU, eWarta.co – Penanganan kasus yang melibatkan wartawan Bambang Thalib terkait pemberitaan dugaan aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Nuntab, Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong), menuai sorotan.
Sejumlah pihak mempertanyakan langkah penyidik Polda Sulawesi Utara yang diduga meminta Bambang menjawab sejumlah pertanyaan terkait produk jurnalistiknya, serta mengambil telepon genggam dan mencatat nomor IMEI perangkat tersebut.
Parindo Potabuga menilai tindakan tersebut perlu mendapat perhatian serius karena menyangkut perlindungan profesi wartawan dan kemerdekaan pers sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Menurut Parindo, apabila persoalan yang dipermasalahkan berkaitan dengan pemberitaan, mekanisme penyelesaian sengketa pers seharusnya mengedepankan hak jawab, hak koreksi, serta peran Dewan Pers sesuai ketentuan yang berlaku.
Ia juga mempertanyakan apakah penyidik telah menempuh mekanisme yang relevan dengan perlindungan kerja jurnalistik sebelum melakukan tindakan terhadap wartawan.
"Ini sungguh di luar nalar dan terkesan diskriminatif. Wartawan bukan penjahat. Jangan sampai tindakan penegakan hukum justru menimbulkan ketakutan bagi insan pers dalam menjalankan tugas jurnalistik," tegas Parindo.
Sorotan lainnya tertuju pada dugaan pengambilan telepon genggam milik Bambang Thalib hingga pencatatan nomor IMEI perangkat tersebut. Parindo mempertanyakan dasar hukum dan urgensi tindakan itu, termasuk apakah telah memenuhi prosedur hukum yang berlaku.
PETI NUNTAB JUGA HARUS DIUSUT
Di sisi lain, Parindo meminta Polda Sulawesi Utara tidak hanya berfokus pada laporan yang berkaitan dengan pemberitaan, tetapi juga memberi perhatian terhadap dugaan aktivitas PETI di kawasan Hutan Dumoga yang dikhawatirkan berdampak terhadap kerusakan lingkungan dan ekosistem.
Ia turut mempertanyakan identitas serta kepentingan pihak yang merasa dirugikan oleh pemberitaan tersebut, termasuk pihak yang disebut bernama Enal dan Saenal.
"Jangan sampai persoalan pemberitaan justru lebih cepat ditangani, sementara dugaan aktivitas ilegal yang berpotensi merusak lingkungan belum mendapat penanganan serius. Semua harus ditelusuri secara objektif," ujar Parindo.
Ia menegaskan, dugaan keterlibatan pihak-pihak tertentu dalam aktivitas PETI tidak boleh disimpulkan tanpa penyelidikan dan bukti yang sah.
Selain itu, Aliansi juga mempertanyakan prosedur kedatangan penyidik Polda Sulawesi Utara di Unit Tipidter Polres Kotamobagu. Mereka meminta kejelasan apakah koordinasi dan perizinan internal telah dilakukan sesuai ketentuan institusi.
AKSI ALIANSI TANPA ATRIBUT ORGANISASI
Parindo juga menyampaikan bahwa aksi yang direncanakan Aliansi Aktivis, LSM, dan Wartawan pada Minggu (15/11/2026) akan dilaksanakan tanpa membawa atribut organisasi tertentu.
Menurutnya, aksi tersebut merupakan gerakan bersama yang mengatasnamakan aliansi, bukan aksi salah satu organisasi profesi maupun lembaga tertentu.
"Ini aksi murni aliansi, bukan aksi satu organisasi. Jadi tidak perlu ada pihak yang salah memahami atau membangun persepsi seolah-olah aksi ini ilegal. Tujuannya jelas, yakni menyuarakan perlindungan kemerdekaan pers," tegasnya.
Ia menambahkan, aksi tersebut bukan semata-mata untuk membela Bambang Thalib sebagai individu, melainkan menyuarakan kepentingan seluruh insan pers agar dapat menjalankan tugas jurnalistik tanpa intimidasi maupun tindakan yang tidak sesuai prosedur hukum.
"Jangan sampai kejadian yang menimpa Bambang Thalib terjadi pula kepada wartawan lainnya. Hari ini Bambang, besok bisa siapa saja," pungkas Parindo.
Hingga berita ini disusun, diperlukan klarifikasi dari pihak penyidik Polda Sulawesi Utara terkait dasar hukum pemeriksaan, dugaan pengambilan telepon genggam dan pencatatan IMEI, serta mekanisme penanganan perkara yang berkaitan dengan produk jurnalistik tersebut.***
(Rendy)