BOLSEL, eWarta.co – Dugaan praktik pungutan liar (pungli) yang diduga membebani para penambang batu hitam di wilayah Desa Tolutu dan Desa Nunuka Raya, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel), kembali menjadi sorotan.
Kali ini, dugaan tersebut mengarah kepada seorang oknum berinisial P alias Peter yang disebut-sebut meminta sejumlah uang kepada para penambang maupun pihak pembeli batu hitam.
Informasi mengenai dugaan permintaan uang tersebut memunculkan desakan agar Polres Bolsel segera melakukan penyelidikan guna memastikan kebenaran praktik yang dikabarkan telah berlangsung cukup lama.
Sejumlah pihak menilai, apabila dugaan itu terbukti, praktik tersebut berpotensi menambah beban ekonomi para penambang rakyat yang selama ini mengandalkan aktivitas pertambangan manual untuk memenuhi kebutuhan keluarga.
Di tengah beratnya pekerjaan dan risiko yang dihadapi di lapangan, para penambang diharapkan tidak dibebani permintaan uang yang tidak memiliki dasar hukum yang jelas.
"Jangan sampai masyarakat kecil yang hanya berusaha mencari nafkah untuk anak dan istri justru terus dibebani oleh praktik pungutan yang tidak jelas dasar hukumnya," demikian sorotan terhadap persoalan tersebut.
Polres Bolsel pun didesak menindaklanjuti informasi ini dengan meminta keterangan para penambang, pembeli batu hitam, serta pihak-pihak yang disebut mengetahui maupun diduga terlibat.
Pemeriksaan tersebut penting untuk mengungkap apakah benar terdapat permintaan uang secara berulang, termasuk memastikan ada atau tidaknya unsur pemaksaan maupun dugaan tindak pidana lainnya.
Menanggapi persoalan tersebut, Kapolres Bolsel AKBP Kuntadi Budi Pranoto melalui Kasat Reskrim Iptu Iqbal Putra Saimuri mengaku telah menerima informasi yang berkembang.
"Siap, saya sudah monitor," kata Iptu Iqbal.
Pernyataan tersebut diharapkan menjadi langkah awal bagi aparat untuk menelusuri informasi yang beredar dan mengambil tindakan sesuai prosedur hukum apabila ditemukan indikasi pelanggaran.
Persoalan ini bukan sekadar menyangkut dugaan permintaan sejumlah uang, melainkan juga menyangkut perlindungan masyarakat kecil agar dapat mencari nafkah tanpa tekanan maupun pungutan yang tidak memiliki dasar hukum.
Apabila ditemukan bukti dan unsur tindak pidana, aparat diharapkan memprosesnya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Penanganannya pun harus dilakukan secara profesional, transparan, dan tanpa tebang pilih.
Hingga berita ini diterbitkan, dugaan yang mengarah kepada P alias Peter belum terbukti secara hukum. Pihak yang bersangkutan belum memberikan klarifikasi dalam bahan pemberitaan ini. Redaksi eWarta.co tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi guna menjunjung tinggi prinsip keberimbangan serta asas praduga tak bersalah.***
(Rendy)