BENGKULU, eWarta.co – Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan, meminta seluruh kepala daerah di kabupaten dan kota di Provinsi Bengkulu agar cepat merespons berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Helmi saat memimpin rapat koordinasi bersama para bupati dan wali kota se-Provinsi Bengkulu secara daring, Rabu (1/4). Ia menekankan pentingnya klarifikasi cepat agar informasi yang beredar tidak menimbulkan keresahan publik.
Salah satu isu yang disoroti adalah kabar mengenai kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang disebut-sebut mulai berlaku pada 1 April 2026. Menurut Helmi, setelah dilakukan konfirmasi dengan PT Pertamina (Persero), tidak ada kebijakan kenaikan harga BBM.
“Sudah kami konfirmasi kepada Pertamina bahwa tidak ada kenaikan harga BBM. Yang diterapkan adalah pembatasan,” kata Helmi dalam rapat tersebut.
Selain itu, Helmi juga menyinggung isu yang beredar di media sosial terkait dugaan praktik jual beli jabatan kepala sekolah oleh oknum di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu maupun instansi lainnya.
Ia menegaskan bahwa setiap isu yang muncul harus segera ditindaklanjuti oleh pejabat terkait dengan memanggil pihak yang disebut-sebut terlibat serta melakukan penelusuran secara menyeluruh.
“Ketika isu ini beredar, kita sebagai pejabat publik tidak boleh tinggal diam. Harus respons cepat, panggil pihak terkait, telusuri, dan selidiki,” ujarnya.
Helmi memastikan bahwa di lingkungan pemerintah daerah tidak ada praktik jual beli jabatan, baik pada masa sebelumnya maupun saat ini.
“Saya tegaskan tidak ada jual beli jabatan, baik sebelumnya, saat ini, maupun ke depan. Jika ada yang meminta atau menawarkan, segera laporkan,” tegasnya.
Gubernur juga menyampaikan bahwa persoalan tersebut akan dibahas lebih lanjut dalam pertemuan bersama para kepala sekolah dan pihak terkait guna memastikan tidak ada praktik yang mencederai dunia pendidikan.
Di sisi lain, Helmi menilai pelaksanaan rapat secara daring akan lebih sering dilakukan ke depan. Selain tetap efektif, metode ini dinilai mampu mendukung kebijakan efisiensi anggaran yang tengah diterapkan pemerintah.