Bengkulu, eWarta.co – Gubernur Bengkulu Helmi Hasan menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap aturan serta komitmen aparatur pemerintah dalam menjalankan program yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Helmi Hasan saat memimpin rapat koordinasi secara daring bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta aparatur sipil negara (ASN), Rabu (1/4).
Dalam arahannya, gubernur menekankan bahwa setiap kebijakan pemerintah harus dijalankan dengan integritas dan berlandaskan hukum yang berlaku. Ia mengingatkan seluruh jajaran pemerintah daerah agar tidak melakukan pelanggaran yang dapat merugikan masyarakat maupun institusi pemerintahan.
Helmi Hasan juga menegaskan bahwa tidak boleh ada pemberhentian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) hanya karena alasan efisiensi anggaran. Menurutnya, kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan dampak sosial dan ekonomi bagi para pegawai dan keluarganya.
Ia meminta setiap OPD mencari solusi lain dalam menekan anggaran, seperti melalui efisiensi internal serta penataan organisasi tanpa harus mengorbankan tenaga PPPK.
Selain itu, Pemerintah Provinsi Bengkulu tetap berkomitmen melanjutkan berbagai program pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Beberapa program yang menjadi prioritas di antaranya pembangunan jalan dan jembatan, peningkatan fasilitas pendidikan dan kesehatan, layanan kesehatan gratis, BPJS gratis, perbaikan rumah warga, serta penyediaan ambulans gratis hingga ke desa-desa.
Gubernur juga mengajak seluruh OPD untuk mendukung program pemerintah pusat, termasuk program makan bergizi gratis. Menurutnya, jika terdapat kekurangan dalam pelaksanaan program, maka perlu dilakukan perbaikan, bukan penolakan.
Di akhir arahannya, Helmi Hasan mengajak seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu untuk menjaga persatuan, meningkatkan kepedulian sosial, serta terus bekerja secara maksimal demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bengkulu.