BLITAR,eWARTA.co -- Asosiasi Perangkat Desa (APD) Se Kabupaten Blitar berencana akan menyurati Presiden Jokowidodo terkait hasil musrenbang yang kerap diabaikan pemerintah daerah.
Humas Asosiasi Pemerintah Desa (APD) Kabupaten Blitar, Tugas Nanggolo Yudo Dili Prasetiono menuturkan surat juga akan ditembuskan ke Mentri Dalam Negeri (Mendagri), Gubenur Jawa Timur (Jatim) dan Bupati Blitar.
“Ada sekira 207 dari 220 Kades yang menyatakan sikap akan bersama - sama boikot agenda tahunan tersebut, jika anggaran hasil Musrenbang tahun 2020 lalu tidak di realisasikan di tahun 2021 ini. Insya Allah, besok surat ini akan kami kirim ke Presiden,” kata Bagas saat menggelar konferensi press di rumah makan KPK, Kanigoro, Selasa (23/3/2020).
Bagas menambahkan, persoalan ini sudah bertahun-tahun menjadi penyebab geramnya para Kades. Dimana, hasil Musrenbang selalu hilang dan diduga ada pergeseran anggaran yang disebabkan intervensi legislatif.
Ia menyebutkan, hasil Musrenbang yang hilang itu yakni, pembangunan jembatan di Desa Plumpungrejo di Kecamatan Kademangan, pembangunan jembatan di Pulerejo, Kecamatan Bakung dan Jembatan di Kecamatan Sutojayan.
''Lainnya yaitu, perawatan jalan di Kecamatan Wonotirto dan proyek Jambanisasi yang anggaranya mencapai Rp. 2 milyar lebih. Sedangkan proyek perawatan Rp.1 miliar,” ungkap Bagas. (Bas)