Seluma, eWarta.co – Bupati Seluma Teddy Rahman, SE., M.M., mengambil langkah untuk memberantas praktik judi online (judol) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma, Rabu (30/9/2026). Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga integritas, kedisiplinan, dan profesionalitas aparatur pemerintahan.
Pemerintah Kabupaten Seluma melalui Inspektorat dan perangkat daerah yang membidangi kepegawaian telah melakukan pendataan serta pemeriksaan terhadap seluruh ASN. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk mengetahui keterlibatan aparatur dalam aktivitas judi online.
Dari hasil pendataan dan pemeriksaan, lebih dari 300 ASN terindikasi terkait aktivitas judi online. Mereka terdiri atas PNS, CPNS, PPPK, hingga PPPK Paruh Waktu.
Temuan tersebut menjadi perhatian Bupati Teddy Rahman dalam penegakan disiplin aparatur. Ia menegaskan tidak ada pengecualian berdasarkan jabatan dalam penerapan aturan.
“Tidak ada yang kebal terhadap aturan. Siapa pun ASN-nya, apa pun jabatannya, kalau setelah diperingatkan masih terbukti melakukan judi online, akan kita tindak tegas sesuai aturan,” tegas Bupati Teddy.
Sebagai tahap awal, ASN yang terindikasi akan dipanggil dan diberikan peringatan sebagai bagian dari pembinaan. Peringatan tersebut diharapkan menjadi perhatian agar aktivitas judi online tidak kembali dilakukan.
“Saat ini akan kita panggil dan kita berikan peringatan. Tetapi kalau setelah diperingatkan masih melakukan judol, tidak menutup kemungkinan akan diberikan sanksi berat sesuai ketentuan yang berlaku,” ujarnya.
Bupati Teddy menekankan pemberantasan judi online merupakan bagian dari upaya membangun aparatur yang berintegritas, disiplin, dan bertanggung jawab. ASN juga diminta menjaga diri, keluarga, serta nama baik institusi pemerintah dari dampak aktivitas judi online.
Pemerintah Kabupaten Seluma akan melanjutkan pembinaan, pemantauan, dan penindakan sesuai ketentuan yang berlaku. Langkah tersebut dilakukan agar ASN tetap fokus menjalankan tugas sebagai abdi negara dan pelayan masyarakat.
Bupati Teddy Rahman memastikan penegakan disiplin akan dilakukan secara konsisten sesuai aturan yang berlaku. Kebijakan tersebut diarahkan untuk menjaga integritas aparatur dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan.