BENGKULU, eWarta.co -- Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bengkulu Dempo Xler, SIP,MAP sebut tingginya kasus dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang terjadi di Provinsi Bengkulu membuktikan masih minimnya penegakkan hukum pada negara demokrasi.
Dempo memberikan contoh tingginya aksi dugaan pelanggaran HAM di Provinsi Bengkulu sering kali terjadi pada daerah yang memiliki banyak perusahaan.
Pelanggaran HAM seringkali menimpa para petani yang memperjuangkan hak mereka.
“Kasus pelanggaran HAM kita masih tinggi, sering terjadi kepada para petani yang daerahnya banyak perusahaan, sehingga rentan terjadi konflik agraria. Padahal petani hanya memperjuangkan hak mereka,” sampai Dempo.
Dempo menerangkan ini menjadi permasalahan serius yang harus diselesaikan secara bersama, terutama pemerintah dan aparat penegak hukum. Tentu juga mahasiswa dan masyarakat sendiri untuk bersama mengawasi pelanggaran HAM yang terjadi.
“Kita harus berkolaborasi dalam mengawasi pelanggaran HAM yang sering menimpa para petani kita, kita dengan mahasiswa tadi dan NGO bersama-sama akan awasi,” terang Dempo.