Bengkulu, eWarta.co -- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bengkulu Dempo Xler meminta kepala daerah mengambil sikap terkait kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dengan tidak mengambil pungutan terhadap biaya pendidikan dan kesehatan bagi kelompok rentan.
"Dalam hal ini Gubernur Bengkulu harus bisa mengambil kebijakan lain, ketika BBM sudah naik dan tidak dapat disanggah, harus ada upaya lain untuk melindungi masyarakat miskin di daerah dengan menggratiskan biaya sekolah dan kesehatan," kata Dempo, Jumat (09/09).
Menurutnya hal ini dapat mengurangi beban kelompok rentan yang memiliki perekonomian pas-pasan di tengah naiknya sejumlah bahan pokok imbas dicabutnya subisidi BBM.
"Kita tahu subsidi ini dialihkan untuk bantuan sosial. Sebetulnya masyarakat tidak butuh itu. Jika hanya ada bantuan uang tunai sekitar Rp600 ribu per keluarga penerima manfaat ditambah berbagai persyaratan yang harus dipenuhi, itu malah semakin membuat masyarakat bingung," kata Dempo.
"Namun jika dialihkan pada bidang yang lebih sentral dengan masyarakat seperti sekolah dan pelayanan kesehatan gratis tanpa ada biaya tetek bengek, itu jauh diharapkan," imbuhnya.
Dempo mengungkap sejauh ini pihaknya telah berupaya dalam mencegah kenaikan harga BBM dengan berbagai cara seperti menyurati pihak kementerian terkait, mendorong lembaga DPR, hingga bermediasi dengan kepala daerah akan upaya lain.
Namun kenyataannya kenaikan BBM tetap dilakukan sehingga dewan mendorong pemerintah daerah untuk membuat kebijakan dimaksud.
"Ini sangat-sangat berpengaruh terhadap daya beli masyarakat. Untuk itu, bagaimana caranya agar Pemerintah Provinsi Bengkulu bisa membuat kebijakan stimulus kemasyarakatan agar menjaga ekonomi masyarakat tidak terganggu," ujarnya.
"Jangan sampai kenaikan harga BBM membuat angka kriminalitas di daerah meningkat akibat banyaknya masyarakat miskin yang tak berpendapatan tetap, berbuat kriminal untuk memenuhi kebutuhannya," tukas Dempo. (Adv)