BENGKULU,eWARTA.co - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bengkulu adakan rapat paripurna dengan agenda laporan kegiatan reses Anggota DPRD Provinsi Bengkulu masa persidangan ke-1 tahun sidang 2021, Senin (15/3/2021) pagi.
Dari laporan hasil reses DPRD Provinsi Bengkulu melalui juru bicaranya Sumardi, ada beberapa aspirasi masyarakat terhadap pemerintah daerah yang disampaikan melalui perwakilannya masing-masing.
Sumardi mengatakan aspirasi masyarakat tersebut diantaranya adanya perbaikan dan peningkatan infrastruktur jalan, meminta pemerintah untuk mempermudah akses usaha tani serta peningkatan hasil pertanian dan perkebunan.
“Aspek pertanian dan infrastruktur jalan masih menjadi masalah utama di tengah masyarakat. Untuk itu diharap pemerintah dapat memberikan bantuan dan perhatian dengan pembangunan sentra produksi pertanian,” kata Sumardi.
Lebih lanjut, harapan masyarakat agar dapat direalisasikan di antaranya pengadaan bantuan bibit pertanian dan perkebunan, bantuan pupuk, bantuan ternak, alat-alat pertanian serta untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dalam bidang pertanian perlu pendampingan instruktur pertanian ke desa-desa.
“Selain itu, seluruh kabupaten/kota juga meminta adanya peningkatan sarana dan prasarana bidang pendidikan, kesehatan, keamanan dan bidang keagamaan,” kata Sumardi.
Sementara itu, Ketua Reses DPRD Provinsi Bengkulu Edwar Syamsi mengatakan masyarakat juga meminta pembangunan dan sarana peningkatan akses jalan kawasan pariwisata di Provinsi Bengkulu. Demikian juga sarana dan prasarana olahraga dan bantuan instalasi listrik untuk penerangan jalan dan penyediaan fasilitas air bersih.
“Agar kiranya pemerintah dapat merealisasikan dari setiap proposal masyarakat yang telah disampaikan sesuai prosedur pada OPD terkait,” kata Edwar.
Pemerintah Provinsi Bengkulu melalui Asisten Administrasi Umum (asisten III) Sekretariat Daerah Gotri Suyanto mengatakan akan menindaklanjuti aspirasi hasil reses yang didapatkan dan dibacakan dewan dalam rapat paripurna.
Semua aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui pertemuan di daerah masing-masing ditampung dan disampaikan kepada pemerintah daerah.
"Setelah hasil reses disampaikan ke eksekutif, kami akan menindaklanjuti dan menyampaikannya ke pihak terkait dan akan dikoordinasikan ke pihak Beppeda untuk dijadikan usul pengadaan skala prioritas dalam dana akhir tahun. Insyaa Allah kalau nanti sudah dimasukan didalam RKPD akan dimasukan lebih awal," kata Gotri dalam paripurna.
Sementara itu untuk kewenangan dan skala prioritas reses dilakukan dari tanggal 1-5 Maret 2001 yaitu meliputi 7 daerah pemilihan pada Wilayah provinsi Bengkulu secara garis besar permasalahan.
Masa persidangan pertama bertujuan mencari aspirasi masyarakat dan dirasakan langsung oleh masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan yang lebih baik dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat dan sebagai kajian oleh komisi-komisi dengan mitra kerja terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya. (Adv/bisri)