BENGKULU, eWarta.co – Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu, Hj. Sri Astuti, S.Pd., SD., menyoroti keluhan masyarakat terkait ketidakakuratan data penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Rp 900.000 yang sempat memicu kegaduhan. Permintaan ini disampaikannya saat memfasilitasi dialog antara warga dan Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinsos Provinsi Bengkulu, Yudan Harto, S.Kep., M.Si.
Sri Astuti, anggota DPRD dari dapil Kota, meminta masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pengawasan program pemerintah, khususnya di bidang sosial, kesehatan, dan pendidikan. Ia menekankan pentingnya transparansi prosedur pendataan agar masyarakat dapat memanfaatkan peluang bantuan secara maksimal.
Dalam pertemuan tersebut, warga mempertanyakan dan berharap mendapatkan kejelasan mengenai skema bantuan yang dikelola oleh Kementerian Sosial (Kemensos) dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu.
Isu utama yang menjadi perhatian adalah kasus salah sasaran bantuan, khususnya BLT Rp 900.000. Warga merasa kecewa karena individu yang dinilai mampu, seperti yang memiliki mobil atau rumah bagus, justru masuk dalam daftar penerima. Sementara itu, warga dengan kondisi ekonomi lebih rendah sering terlewat dari daftar bantuan.
“Iya heboh kemarin gara-gara BLT Rp 900.000 itu. Ada warga yang punya mobil dapat, rumahnya bagus dapat, tapi yang menengah tidak dapat. Itu yang membuat warga ingin klarifikasi langsung dari Dinsos,” ungkap Sri Astuti, mengutip aspirasi dari konstituennya.
Menanggapi keluhan tersebut, Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinsos Provinsi Bengkulu, Yudan Harto, memberikan penjelasan menyeluruh mengenai tantangan yang dihadapi.
Yudan menerangkan bahwa selama dua tahun terakhir, proses pemutakhiran data penerima bantuan sosial tidak dapat berjalan optimal karena anggaran koordinasi pendataan tidak tersedia. Kondisi ini menyebabkan data yang digunakan tidak up-to-date dan memicu masalah salah sasaran.
Menyikapi kendala anggaran Dinsos, Sri Astuti memastikan akan memperjuangkan penganggaran pendukung koordinasi pemutakhiran data melalui alokasi Pokok-pokok Pikiran (Pokir) DPRD.
“Insya Allah, kalau pokir masih ada, tahun 2026–2027 akan saya anggarkan untuk fasilitas koordinasi,” tegas Sri Astuti.
Ia berharap, dialog antara warga dan Dinsos ini dapat memberikan pemahaman baru bagi masyarakat. Selain itu, pertemuan ini diharapkan mampu mendorong perbaikan data bansos yang lebih akurat dan memastikan penyaluran bantuan di Provinsi Bengkulu semakin tepat sasaran.
“Alhamdulillah, hari ini warga sudah mengetahui nya sekaligus meminta perubahan data penerima bansos dan dari pihak Dinsos berjanji akan memperbaiki nya,” tutup Sri Astuti. (arn)