Bengkulu, eWarta.co – Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Bengkulu, Mohamad Irfan Surya Wardana, menjelaskan bahwa kebijakan Transfer ke Daerah (TKD) tahun 2026 akan mengalami penyesuaian berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya.
“Penyusunan APBN 2026 dilakukan berdasarkan evaluasi terhadap kebijakan penyaluran TKD yang sudah berjalan. Jadi, kebijakan ini bukan keputusan mendadak, melainkan hasil pembelajaran dari pelaksanaan sebelumnya,” jelas Irfan di Bengkulu.
Ia mengatakan, penurunan nilai TKD di beberapa daerah bukan berarti pemerintah pusat mengurangi dukungan terhadap pembangunan daerah. Sebaliknya, sebagian anggaran dialihkan untuk memperkuat program prioritas yang langsung dijalankan oleh kementerian dan lembaga (K/L) di daerah.
“Sebagian program yang sebelumnya dialokasikan melalui pemerintah daerah, pada 2026 akan dilaksanakan langsung oleh kementerian atau lembaga terkait di daerah,” ujarnya.
Beberapa program yang akan digarap langsung oleh K/L antara lain Makan Bergizi Gratis (MBG), Digitalisasi Sekolah, Koperasi Desa Merah Putih, dan program prioritas lain dalam kerangka Asta Cita.
“Jadi, penurunan TKD bukan pengurangan pembangunan, tapi pengalihan pelaksanaan agar lebih efektif dan tepat sasaran,” tegas Irfan.
Ia menambahkan, dengan kebijakan ini pemerintah ingin memastikan pelaksanaan program di daerah berjalan lebih cepat, transparan, dan berdampak langsung pada masyarakat.