Kotamobagu Jadi Pilot Project Nasional Transformasi Posyandu

Tags

 

KOTAMOBAGU, eWarta.co – Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di Kota Kotamobagu kini resmi memasuki babak baru. Tidak lagi hanya berfokus pada penimbangan balita dan imunisasi, Posyandu kini bertransformasi menjadi pusat layanan terpadu yang mencakup enam bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Hal tersebut disampaikan Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) sekaligus Ketua Pembina Posyandu Kota Kotamobagu, Rindah Gaib Mokoginta, saat memberikan sambutan pada kegiatan Penguatan Kapasitas Kader Posyandu yang digelar di Desa Bungko, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Rabu (06/05/2026).

Dalam arahannya, Rindah Gaib Mokoginta menjelaskan bahwa transformasi tersebut merupakan implementasi dari Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu.

“Posyandu hari ini bukan hanya milik sektor kesehatan. Sesuai regulasi terbaru, kita bergerak di enam bidang layanan dasar atau SPM untuk memastikan kehadiran negara di tengah masyarakat lebih terasa,” ujarnya.

Adapun enam bidang layanan dasar yang kini menjadi fokus Posyandu meliputi kesehatan, pendidikan, sosial, perumahan rakyat, pekerjaan umum, serta ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat (Trantibumlinmas).

Pada bidang kesehatan, Posyandu tetap memberikan pelayanan bagi ibu, anak, dan lansia. Sementara di bidang pendidikan, Posyandu mulai terintegrasi dengan PAUD dan literasi keluarga. Untuk bidang sosial, Posyandu juga berperan dalam pendataan serta penyaluran bantuan bagi masyarakat rentan.

Selain itu, Posyandu turut mengambil bagian dalam pemantauan sanitasi lingkungan sehat, akses air bersih, hingga mendukung ketenteraman dan perlindungan masyarakat di tingkat desa maupun kelurahan.

Dalam kesempatan tersebut, Rindah Gaib Mokoginta juga mengungkapkan bahwa Kota Kotamobagu terpilih sebagai salah satu daerah percontohan (pilot project) pelaksanaan transformasi Posyandu di tingkat nasional berdasarkan hasil Rapat Koordinasi tingkat Provinsi Sulawesi Utara.

“Ini adalah tanggung jawab besar. Kita terpilih sebagai daerah percontohan. Artinya, mata nasional tertuju pada bagaimana cara kita mengelola Posyandu. Keberhasilan ini sangat bergantung pada dedikasi para kader di lapangan,” tambahnya.

Ia pun menekankan pentingnya kolaborasi seluruh elemen pemerintah, mulai dari tingkat kecamatan, desa dan kelurahan, hingga penggerak PKK, guna mendukung optimalisasi pelayanan Posyandu.

“Saya meminta sinergi yang kuat antara Pemerintah Desa, Kecamatan, dan PKK. Kader Posyandu adalah ujung tombak pelayanan. Jika koordinasinya baik, maka masyarakat akan mendapatkan pelayanan yang optimal dan berkualitas,” tegasnya.

Menutup sambutannya, Rindah Gaib Mokoginta berharap kegiatan penguatan kapasitas tersebut dapat meningkatkan kompetensi kader, khususnya dalam pengelolaan data dan edukasi masyarakat.

Dengan transformasi tersebut, Posyandu diharapkan mampu menjadi garda terdepan dalam mendeteksi dini persoalan sosial dan kesehatan masyarakat, sekaligus mempercepat peningkatan kesejahteraan warga di Kota Kotamobagu.***