BENGKULU, eWarta.co --:Belasan tahun menghirup debu dan berjibaku dengan lumpur, warga Kelurahan Teluk Sepang akhirnya kehilangan kesabaran. Janji PT Pelindo Regional II Bengkulu untuk membangun jalan pelabuhan menuju stockpile pada tahun 2026 kini menjadi "kartu mati" yang siap ditagih oleh masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kerusakan lingkungan yang berkepanjangan.
Janji pembangunan ini mencuat setelah Wakil Ketua I DPRD Provinsi Bengkulu, Teuku Zulkarnain, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi yang selama ini luput dari perhatian serius otoritas terkait.
Ketua RT 04 RW 02 Kelurahan Teluk Sepang, Riswan Gunadi, mengungkapkan fakta pahit bahwa jalan tersebut telah dibiarkan hancur sejak tahun 2012. Artinya, selama lebih dari satu dekade, aktivitas industri berjalan lancar sementara keselamatan warga dipertaruhkan.
“Sejak 2012 jalan ini rusak. Kami sudah terlalu lama melewati lubang-lubang besar. Kecelakaan bukan lagi cerita baru bagi kami, itu sudah jadi santapan sehari-hari warga yang melintas,” tegas Riswan dengan nada getir.
Ketimpangan fasilitas di Teluk Sepang kian terlihat nyata. Di tengah hilir mudik truk bermuatan besar, anak-anak sekolah harus bertaruh nyawa setiap hari melewati jalan yang hancur karena tidak adanya jalur alternatif. Lebih ironis lagi, jalur evakuasi bencana yang sangat vital bagi warga pesisir hingga kini hanya sebatas rencana di atas kertas.
“Di sini baru ada SD. Anak-anak yang mau melanjutkan sekolah ke luar harus lewat jalan hancur ini tiap hari. Kalau hujan, kami terisolasi karena jalan jadi kubangan lumpur. Ironisnya, kami harus swadaya bersama sopir truk untuk menimbun koral agar jalan bisa lewat. Di mana peran perusahaan?” gugatnya.
Masyarakat menegaskan tidak butuh lagi retorika atau seremoni simbolis. Jika Pelindo mengklaim akan merealisasikan pembangunan pada 2026, warga memastikan akan mengawal setiap detiknya.
“Kami sudah bosan menunggu. Kalau memang dijanjikan 2026, itu akan kami tagih habis-habisan. Kami harap ini bukan sekadar cara untuk meredam kemarahan warga sesaat setelah sidak dewan,” pungkas Riswan.
Kini bola panas berada di tangan PT Pelindo Regional II. Publik menanti, apakah janji 2026 adalah komitmen nyata untuk memperbaiki hajat hidup orang banyak, atau sekadar "obat penenang" di tengah gencarnya kritik atas buruknya infrastruktur di kawasan penyangga pelabuhan tersebut. (**)